Sabtu, 16 Juli 2011 – 21:28 WITA Telah dibaca 2621 kali

Terkait Kasus APBD Tomohon 2007–2008

Rizal Djalil: Kasus Suap di Tubuh BKP SULUT Tidak Akan Terjadi Lagi

Kemelut di tubuh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan SULUT terkait dugaan adanya kasus penyuapan dalam pemeriksaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon periode tahun 2007–2008, yang menyandang status tersangka 3 personil Lembaga Pengawas tersebut, tidak akan terulang kembali. Hal ini dijamin oleh Anggota VI BPK RI, Dr Rizal Djalil, dihadapan sejumlah Wartawan saat menggelar konfrensi Pers Jum’at (15/7) siang tadi. Rizal mengatakan, Kasus ini sangat memperihatinkan bagi Lembaga BPK, sehingga Kami menjamin kedepan tidak akan ada lagi kasus serupa terjadi lagi".Pengawasan akan lebih di perketat lagi oleh pihak BPK RI, dengan jalan melakukan pemeriksaan kembali terhadap laporan yang ada di setiap Daerah-daerah. Bukan hanya di Sulawesi Utara saja, melainkan seluruh Wilayah Daerah yang ada di Indonesia". Ungkapnya.

Lanjut Rizal", Kami akan menerjunkan Tim pemeriksa dari luar Daerah lain, guna melakukan pemeriksaan kembali di Wilayah yang bersangkutan dalam menentukan opini BPK atau dengan istilah lain yakni mereview. Harapan Kami hendaknya pihak Masyarakat tidak perlu ragu terhadap BPK". Terangnya.


Dari keterangan yang ada sementara ini, pemeriksaan terhadap personil BPK yang diduga terlibat kasus suap, masih terus di lakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga dari Pihak BPK sendiri dengan terang-terangan menyatakan kesiapan akan membantu pihak KPK jika menginginkan keterangan menyangkut APBD Tomohon. "Dalam proses hukum yang berlaku, Kami akan membantu pihak pemeriksa bila ingin membutuhkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kasus tersebut". Tutur Djalil, seraya menambahkan, kedatangan dirinya ke SULUT untuk mengikuti beberapa agenda seperti diantaranya mengikuti pelantikan Bupati Bolmong atas undangan Olly Dondokambey, sekaligus memonitoring terhadap kinerja BPK Perwakilan SULUT. Hasilnya, untuk sampai dengan saat ini, BPK sudah melakukan audit terhadap keuangan daerah di 15 kabupaten/kota dan Pemprov SULUT. Namun dari hasil pemeriksaanini, baru 10 keuangan daerah yang sudah selesai dilakukan audit. ke 10 keuangan pemerintah tersebut yakni Pemprov SULUT, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmong, Kabupaten Bolmut, Kabupaten Bolsel serta Kabupaten Talaud. dengan permohonan maaf sebesar-besarnya pihak Kami belum bisa menyampaikan ke 10 pemerintah tersebut karena sesuai dengan perundang-undangan, laporan hasil audit itu harus diserahkan ke legislator atau Deprov/Dekab/Dekot sebelum itu menjadi konsumsi publik. Tegasnya. (Yudhi).