Senin, 12 Desember 2011 – 06:50 WITA Telah dibaca 3020 kali

Belum Ada Penerbangan ke Talaud

Kepulauan Talaud

Di saat musim angin dan ombak melanda, sekelompok warga Talaud menduduki bandara Melonguane pada Selasa lalu. Akibatnya, hingga saat ini belum ada penerbangan ke pulau terluar di Sulawesi Utara tersebut. Tak pelak, hal tersebut mengganggu rutinitas arus penumpang ke Melonguane, ibukota pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud.

"Belum ada penerbangan (ke Melonguane), masih menunggu perkembangan dari sana", ungkap Allan Pusung, humas PT Angkasa Pura bandara Sam Ratulangi.

Sekitar lima puluh warga Talaud menduduki bandara Melonguane, kabupaten Talaud. Aksi ‘pendudukan bandara’ itu dilakukan kelompok masyarakat terkait tuntutan ganti rugi lahan bandara yang diklaim milik mereka kepada pihak Pemkab Talaud yang hingga saat ini belum juga direalisasikan. Dalam aksinya, warga selain memalang akses landasan pacu juga menghamburkan pecahan botol dan kaca landasan, sehingga tidak bisa membuat pesawat take off atau landing.

Akibat aksi dari warga itu, saat ini hanya tersisa tiga orang pegawai bandara termasuk satpam di lokasi bandara. "Sekarang ini hanya ada 3 orang petugas yang bertahan di kantor bandara Melong. Mulai dari kepala bandara sampai beberapa staf pegawainya untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan memilih menghindar serta menyelamatkan diri dari ancaman aksi warga tersebut. Ada beberapa staf asal Gorontalo sudah pulang ke daerahnya", ungkap Petrus Londok, kepala bandara Naha yang juga mantan kepala Bandara Melong.

Pemerintah kabupaten Talaud yang dipimpin bupati Drs Constantine Ganggali ME sudah memprogramkan untuk memprogramkan penggantian tanah penduduk yang sudah menjadi area bandara itu. Sekretaris Daerah Talaud, Ir Djemi Gagola MSi Kamis kemarin mengatakan bahwa soal ganti rugi lahan bandara itu tetap akan dibayarkan oleh pihak Pemkab Talaud.

"Kami sudah sepakati akan melakukan pembayaran asalkan pihak keluarga atau warga dapat memperlihatkan bukti kepemilikan lahan tersebut. Tapi hingga saat ini warga pun belum dapat menunjukan surat bukti kepemilikan lahan tersebut. Pemda Talaud sendiri akan membayar ganti rugi berdasarkan bukti kepemilikan dari lahan itu",ujar Gagola.