Minggu, 18 Maret 2012 – 09:02 WITA Telah dibaca 1314 kali

Gelar Rapimnas

Pemuda Katolik Hasilkan Memorandum Kesepakatan

Pemuda Katolik se Indonesia akhir pekan kemarin menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang berlangsung di Jakarta. Dalam rapat tersebut, telah dihasilkan memorandum kemasyarakatan antara lain menyangkut kegiatan eksternal organisasi tersebut. Demikian diungkapkan Emmanuel Yosafat Tular, Ketua Pimpinan Sidang Rapat pimpinan sidang Rapimnas dalam press release, sebagaimana diterima melalui redaksi SUARAMANADO Minggu, (18/3) pagi ini.

"Ini adalah hasil dari rapat pimpinan nasional Pemuda Katolik khususnya berkaitan dengan eksternal organisasi", singkat Tular melalui email.

Dirinya pun menyertakan hasil Rapimnas yang sudah dirumuskan dalam kegiatan tersebut.

MEMORANDUM KEMASYARAKATAN

Pemuda Katolik sebagai warga Gereja dan warga Negara berpandangan dan memberikan sikap:

  1. Pada tahun 1973 Pemuda Katolik bersama-sama dengan organisasi kemasyarakatan kepemudaan lainnya mendirikan sebuah wadah berhimpun para pemuda bangsa dalam sebuah organisasi yang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Setelah berselang sekitar 33 tahun KNPI sempat mengalami dua kepengurusan, namun dengan dilaksanakannya kongres di Hotel Sahid Jakarta situasi ini diharapkan berubah dengan kembalinya satu kepengurusan, namun pelaksanaan kongres inipun belum berhasil dengan tuntas dengan masih adanya upaya untuk melaksanakan kongres penyempurnaan. Situasi ini harus kita sikapi secara cermat dengan memperhatikan proses pelaksanaan kongres tersebut dan peraturan organisasi KNPI. Apapun yang terjadi dengan KNPI, Pemuda Katolik harus tetap membangun kerjasama dan sinergi yang baik dengan organisasi kepemudaan lainnya dan solidaritas organisasi harus tetap terjaga dengan baik, KNPI tidak boleh menjadi sumber perpecahan.
  2. Sebagai wadah kaderisasi gereja dan bangsa, dalam proses perjalanan sejarah bangsa dan Negara RI, tidak menutup mata ada banyak kader Pemuda Katolik yang ikut serta dalam berbagai partisipasi memperjuangkan kepentingan kesejahteraan umum (pro bono publico) melalui partai politik walaupun Pemuda Katolik sebagai organisasi tidak secara langsung berpolitik dengan menjadi bagian langsung sebuah partai politik, namun kader Pemuda Katolik yang berkiprah dalam dunia politik dengan menjadi anggota ataupun pengurus partai dan bahkan menjadi anggota legisatif haruslah terus dikonsolidir sehingga kiprah setiap kader bisa didukung dengan keterlibatan aktif di organisasi maupun cara-cara lain. Kader Pemuda Katolik yang berada di posisi strategis, diwajibkan melaksanakan setiap seruan-seruan moral organisasi Pemuda Katolik dalam memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat.
  3. Pancasila adalah dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia. Sehingga Pemuda Katolik harus mengawalnya sebagai Kader Gereja dan Tanah Air yang Nasionalis. Orang-orang yang mau mengubah Pancasila dengan ideologi baru, yang indikatornya dengan munculnya peraturan daerah (perda) dan berbagai peraturan lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, harus ditolak dengan mengutamakan nilai-nilai tradisi dan budaya yang hidup dalam pluralisme kebangsaan Indonesia.

Sebagai organisasi pemuda, Pemuda Katolik menyikapi situasi terkini bangsa Indonesia dengan berupaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan kebangsaan Indonesia. Beberapa hal penting yang harus diserukan dan dipikirkan solusinya denagn cepat, sebagai berikut:

  1. Perlu kebijakan-kebijakan strategis dari Pemerintah dan Lembaga Negara yang sungguh-sungguh berpihak pada rakyat agar masyarakat dapat keluar dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, akibat dari kebijakan structural maupun akibat dari lingkungan sosial.
  2. Perlu program-program yang memacu pertumbuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pembangunan di segala bidang, dengan tetap melibatkan masyarakat Indonesia dalam setiap program.
  3. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal dan informal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai perwujudan dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Pemerintah untuk tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak, oleh karena masyarakat Indonesia tidak menghedaki adanya kebijakan yang dapat menyengsarakan rakyat sendiri, karena kebijakan negara yang berpihak pada pasar, dan melanggar Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dibutuhkan solusi dengan penambahan penggalian potensi lahan minyak dan gas dalam negeri, yang terkandung dalal Tanah Air Indonesia, dan bukan mengimport BBM yang mengakibatkan terjadinya persaingan pasar yang tidak menguntungkan kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga perlu adanya pemotongan belanja birokrat dalam APBN, bukan mencabut subsidi BBM yang merupakan produk dalam negeri. Sementara pengalihan atauun pembatasan konsumsi BBM oleh Pemerintah adalah kebijakan yang melanggar UUD NRI 1945. dengan demikian Pemerintah (Presiden/ Wakil Presiden, ataupun DPR jika menyetujui kebijakan yang melanggar UUD 1945, maka dapat digugat rakyat Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi karena melanggar Konstitusi UUD NRI.
  5. Pemerintah untuk harus bersikap konsisten dalam penanganan setiap kasus-kasus Korupsi, termasuk jika Pemerintah sendiri yang melakukan Korupsi, harus memiliki sikap kejujuran dan kesadaran bernegara. Sehingga persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dapat terlaksana secara murni dan konsekwen.
  6. Perlu menangani permasalahan-permasalahan kesehatan masyarakat, terutama penyakit-penyakit yang mematikan seperti HIV / AIDS dan flu burung dengan mengedepankan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.
  7. Perlu penegakan hukum terhadap siapapun di Indonesia apalagi terhadap orang-orang yang merusak pluralisme dan tidak menghargai kebebasan beribadah dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan setiap warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dengan cara-cara merusak tempat ibadah dan melarang peribadatan agama dan kepercayaan.
  8. Mendorong percepatan pembangunan dengan menetapkan provinsi kepulauan sehingga DAU daerah kepulauan berbasis lautan bukan hanya daratan, dalam upaya negara memperhatikan pembangunan kemaritiman.
  9. Menghentikan setiap tindakan pengerusakan lingkungan seperti penebangan liar, illegal loging, eksploitasi alam tanpa batas, eksplorasi dan eksploitasi pasir darat, dan humus tanah dan sebagainya, melalui pencegahan dan penindakan terhadap setiap orang yang melakukan perusakan.
  10. Permasalahan pelanggaran HAM yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan, tetap diselesaikan dengan mengedepankan kepastian hukum dan menolak hukuman mati, bagi siapapun di muka bumi ini.
  11. Perlu meninjau kembali ketentuan-ketentuan hukum yang ada yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 demi terlaksananya kesatuan sistem hukum Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Peraturan perundang-undangan yang terindikasi atau telah tercermin adanya pengembangan idiologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 perlu disikapi oleh Negara dan Masyarakat, terutama berkaitan dengan kebebasan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah untuk menghindari keresahan umat beragama.
  12. Peraturan perundang-undangan tentang Kerukunan Umat Beragama, yang masuk dalam program legislasi nasional haruslah menghargai adanya kesadaran bertoleransi dan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Sehingga Rancangan Undang-undang tentang Kerukunan Umat Beragama tidaklah dibutuhkan karena, jika diatur, maka pemerintah telah mengekang kebebasan dan kerukunan umat beragama.
  13. Perlu dibentuk Badan Khusus dalam menangani penegakan empat pilar kebangsaan dengan melibatkan serluruh elemen bangsa.
  14. Setiap kebijakan politik dan investasi harus diketahui oleh masyarakat di daerah, sebagai bagian dari kebijakan lokal, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut sejalan dengan kehidupan peradaban lokal. dan jika ada investasi asing, maka Rakyat akan turut serta dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap investasi yang masuk.
  15. Penghargaan terhadap kearifan lokal setiap daerah dengan memiliki kekhasan dan cirinya tersendiri yang ada di setiap daerah. Sehingga dibutuhkan adanya otonomi secara khusus bagi setiap daerah kepulauan dan peningkatan pembangunan di daerah Perbatasan Negara. Secara khusus di daerah Papua, agar pemerintah tidak setengah-setengah dalam memberikan Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat, dan mendorong Pemerintah di Tanah Papua untuk menerbitkan Peraturan Daerah Khusus yang melindungi setiap warga dan penduduk Papua serta warga pendatang.
  16. Persoalan keagamaan di putuskan oleh pemerintah pusat. Bukan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang terjadi dalam kasus Gereja Kristen Yasmin, yang mengalami kebuntuhan hukum karena Negara tidak dapat member jaminan terhadap kepastian hukum.
  17. Peran dan eksistensi DPD perlu di tingkatkan kewenangannya melalui Perubahan Amandemen UUD 1945 sesuai dengan perannya dalam masyarakat, dengan memberikan kewenangan hak legislasi.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 15 Maret 2012

RAPAT PIMPINAN NASIONAL PEMUDA KATOLIK

PIMPINAN SIDANG

  • Emmanuel Yosafat Tular, KETUA,
  • Adrianus Trio, SEKRETARIS

PENGURUS PUSAT PEMUDA KATOLIK PERIODE 2009 – 2012

  • M.T. Natalis Situmorang, S.Hut,.M.Si, Ketua Umum
  • Cosmas Refra, SH Sekretaris Jenderal