Sabtu, 13 Januari 2018 – 04:30 WITA Telah dibaca 7752 kali

Ketum Golkar Diminta Libatkan KPK Sebelum Tunjuk Ketua DPR Baru

Munaslub Golkar

SUARAMANADO, Nasional: Partai Golkar pekan depan dikabarkan akan mengirimkan nama ketua DPR pengganti Setya Novanto. Sejumlah nam sudah disebut menjadi kandidat kuat. di antaranya Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, Azis Syamsuddin, Zainudin Amali hingga Fadel Muhammad.

Koordinator ICW Donal Fariz setuju dengan wacana pencalonan ketua DPR yang harus mempertimbangkan penilaian dari Komisi Pemberantasan Komisi (KPK). Dia menganjurkan, agar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto berkonsultasi dengan pimpinan KPK. Langkah ini dilakukan untuk mempertanyakan kredibilitas sejumlah kandidat yang diusung Golkar.

"Wacana tersebut bagian dari membangun pimpinan DPR yang bersih. Bagaimanapun juga imej DPR akan diukur dari pimpinan mereka", kata Donal di Jakarta, Sabtu (13/1).

Sejalan dengan Donal, Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi mengatakan, nama-nama itu harus dicek satu-satu dari KPK, kepolisian maupun kejaksaan. Kandidat ketua DPR harus mendapat pertimbangan dan penilaian oleh KPK dengan predikat baik dan bersih.

"Ketua DPR ke depannya harus dipastikan tidak berpotensi terjerat kasus hukum, tidak punya beban moral, baik etikanya, berintegritas dan berbudi pekerti yang baik", kata Pangi.

Pengajuan kandidat ketua DPR yang mendapatkan pertimbangan dan penilaian dari KPK, kejaksaan dan kepolisian harusnya menjadi gebrakan yang dilakukan oleh Golkar. Langkah ini, menurut Pangi, juga dalam rangka memperbaiki citra Golkar. Oleh karena itu, jangan sampai Golkar salah kirim lagi mengutus elit Golkar di jabatan yang sangat penting ini.

Apabila Golkar salah orang lagi menempatkan posisi jabatan strategis di DPR, maka akan menghancurkan citra institusi DPR dan partai Golkar, selaku partai yang mengirimkankan kadernya.

"Bisa kebayang kalau kemudian ketua DPR yang baru terpilih, nggak berselang waktu lama, ketua DPR kembali menjadi tersangka", kata Pangi. Ketua DPR baru harus bersih dari korupsi, kasus pajak dan kasus hukum lain. Niscaya lembaga perwakilan rakyat akan meraih kembali hati rakyat.