Kamis, 3 Agustus 2017 – 22:46 WITA Telah dibaca 34 kali

BNP2TKI Minta BPJS Ketenagakerjaan Perluas Jaminan Risiko TKI

Nusron Wahid

SUARAMANADO, Nasional: Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mulai menggunakan layanan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan sejak awal Agustus 2017. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta BPJS Ketenagakerjaan memperluas jaminan risiko untuk TKI.

"Kami menyambut baik peralihan pelayanan asuransi TKI dari Konsorsium Asuransi TKI ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang kita tunggu-tunggu dari dulu", ungkap Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/3/2017).

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, mulai (1/8/2017), asuransi TKI yang selama ini dijalankan oleh konsorsium asuransi dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Namun menurut Nusron, BPJS Ketenagakerjaan saat ini hanya menanggung 6 dari 13 coverage perlindungan TKI yang awalnya ditanggung konsorsium asuransi TKI.

"Kami memandang perlu adanya perluasan jaminan resiko dari BPJS Ketenagakerjaan dan atau BPJS menggandeng pihak lain yang sanggup mengcover 7 risiko sisanya yang tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan", ujarnya.

Ketujuh risiko tersebut antara lain risiko PHK, TKI dipindah tempat kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, upah tidak dibayar, gagal berangkat, gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI, pemulangan TKI bermasalah, serta risiko menghadapi masalah hukum.

"Hal ini perlu karena data klaim asuransi pada 2014–2016, tiga permasalahan terbesar yakni pemulangan TKI bermasalah (42,55 persen), PHK (32,91 persen) dan TKI sakit (13,86 persen)", kata Nusron.

Lebih lanjut Nusron mengatakan sekiranya ada perluasan jaminan risiko dari BPJS atau menggandeng pihak lain maka perlu persiapan matang. Persiapan itu menyangkut program, produk layanan, penjaminan risiko, standar operasional prosedur, sosialisasi kepada calon TKI dan stakeholders serta kesiapan tempat pelayanan dan integrasi sistem antara SISKOTKLN BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan Perbankan.

"Perlu adanya penyesuaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang lebih komprehensif untuk menjamin risiko, baik yang insurable maupun uninsurable dalam suatu pola penjaminan guna memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan secara penuh kepada TKI", jelasnya.