Selasa, 11 Juli 2017 – 20:58 WITA Telah dibaca 45 kali

Post-truth Amunisi Baru Memenangi Pemilu

Donald Trump

SUARAMANADO, Nasional: Masyarakat Indonesia perlu berpikir lebih kritis dan terbuka terhadap beragam pendapat. Munculnya fenomena post-truth mengonfirmasi imbauan ini. Kondisi post-truth dapat dimanfaatkan pihak yang memiliki tujuan pribadi, tak terkecuali para politikus untuk meraih kekuasaan.

Post-truth atau pascakebenaran mencerminkan keadaan ketika batas-batas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan kecurangan, serta fiksi dan nonfiksi menjadi kabur. Menurut Ariel Heryanto, pengajar dari Monash Asia Institute Faculty of Arts, Australia, post-truth pada dasarnya telah lama berkembang di Indonesia.

Ia mengatakan cerita dan pandangan yang mayoritas tidak memiliki fakta kuat dan hanya berlandaskan opini itu hidup di masyarakat dan tidak jarang menjadi pembatas ruang gerak dan berpikir hingga saat ini.

"Jika Indonesia mau maju, harus terbebas dari cerita-cerita yang sebenarnya tak pernah benar-benar terjadi. Cerita yang berkembang hanya berdasarkan opini dan cerita yang tak berdasar", ujarnya dalam seminar Communication Governance and Research: Post-Truth Era di Universitas Indonesia, Depok, kemarin.

Dia mencontohkan soal autentisitas kebangsaan atau nasionalisme yang selama ini hanya dilihat mayoritas masyarakat Indonesia berdasarkan suku dan ras. Konsep kebinekaan, menurut dia, bukan sekadar kumpulan orang-orang yang dianggap asli, melainkan juga lebih luas dan terbuka dari beragam golongan dan asal.

Praktik post-truth, dikatakan Ariel, berbahaya saat digunakan di sebuah masyarakat yang sudah memiliki pandangan lain tentang kebenarannya dan disusun dari kebebasan berpendapat. Semisal, di negeri liberal tempat sebuah kebijakan dicapai dari kebebasan berpendapat yang habis-habisan terbuka.

"di Indonesia berbeda. Kebebasan berpendapat masih banyak terbentur pada berbagai batasan yang dibentuk berbagai sumber, khususnya kekuasaan pemerintahan sejak merdeka", ujar Ariel.

Meski begitu, konsep autentisitas suku, ras, dan agama yang hingga saat ini kerap menjadi batas, bukan tak mungkin bergeser dan menjadi lebih terbuka. Namun, hal itu melibatkan pihak yang mungkin selama ini kerap mengambil keuntungan dari pembatasan tersebut.

Untuk mengubah hal tersebut, tambahnya, dibutuhkan keterbukaan, kebebasan, dan keberanian berpikir kritis dan menampung hal-hal yang selama ini dianggap tidak asli.

Jadi amunisi Donald Trump

Guru Besar Komunikasi UI Alwi Dahlan menyatakan post-truth sering dimanfaatkan orang untuk mencapai tujuannya dengan mengabaikan kebenaran atau fakta yang ada.

Dia mengambil contoh terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS yang dinilai tidak mengerti pemerintahan. Kampanye Trump kerap menggunakan isu yang tak benar seperti menjelek-jelekkan Obama. Begitupun dalam jajak pendapat, Trump tidak unggul. Namun faktanya dia terpilih menjadi presiden AS.

"Pendukung post-truth ingin konsep mereka yang dianggap paling benar. Malah ada yang tidak menganggap penting kebenaran, tapi lebih kepada adanya tujuan yang ingin dicapai. Itu yang berbahaya", ujar Alwi.

Contoh lain masih terkait dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Alwi mengatakan banyak kalangan seakan hanya menganggap dan memandang konsep itu dari sisi agama, padahal konsep tersebut sebenarnya bisa ditinjau dari berbagai sudut.