Rabu, 7 November 2012 – 18:27 WITA Telah dibaca 665 kali

Legalitas Kayu Olahan Masyarakat dengan SKAU

Prosedure Pengolahan Kayu Rakyat Semakin Mudah

Kayu Olahan dari Hutan Hak Dipermuda Izin Pengolahan

Kebijakan Kementrian Kehutanan semakin berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada salah satu kebutuhan pokok rakyat dibidang "papan" - Kayu untuk bangun rumah yang layak sebagai tempat berteduh dari hujan dan panas serta berkumpul seluruh keluarga.

Melalui Peraturan Mentri Kehutanan No.; P.30/MENHUT-II/2012 tanggal 23 Juli 2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Pada Hutan Hak.Menurut Barto TL. Bannepadang S.HUT. selaku Ketua Panitia Sosialisasi Peraturan / Kebijakan Bina Usaha Kehutanan dari BP2HP Wilayah XIV Palu. Permenhut ini, semakin mempermudah warga Negara Indonesia dalam pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan hak.

Hutan Hak dimaksud adalah wilayah perkebunan rakyat yang dijadikan hutan atau ditanami kayu kemudian hasil kayu tersebut digunakan sendiri baik kebutuhan pembangunan rumah atau kebutuhan lain.Yang pasti produk kayu tersebut bukan dari Hutan Produksi milik Negara.

Bagi masyarakat yang memiliki kayu olahan berasal dari lahan sendiri, maka persyaratannya hanya menunjukkan Surat Keterangan Asal Usul yang ditanda tangan oleh kepala desa atau kelurahan.

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penerbitan SKAU, maka setiap kepala desa diwajibkan mengikuti pelatihan teknis tatacara pembuatan SKAU dimaksud oleh dinas kehutanan baik ditingakat Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Namun Barto, mengingatkan kepada penerbit SKAU agar berhati-hati jangan sampai ketidak cermatan atau indikasi terjadi kong-kalingkong (Red. = KKN) dengan pemilik kayu, dengan mengeluarkan SKAU atas kayu yang berasal dari Hutan Produksi yang dikuasai Negara.

Jika hal tersebut akhirnya terbukti maka sesuai dengan BAB V, Pelanggaran dan Sanksi, Pasal 19 ayat 1, Permenhut 30/2012. Berbunyi; " Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Nota Angkutan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketenetuan Peraturan Undang-undang". (Jansen)