Senin, 2 April 2012 – 05:14 WITA Telah dibaca 693 kali

Kecil Kemungkinan BBM Naik Dalam Enam Bulan

Foto ilustrasi

Peluang harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik dalam 6 bulan ke depan sangat kecil. Situasi harga minyak dunia dewasa ini hampir tidak memungkinkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) bisa naik hingga mencapai 15 persen dari asumsi APBNP 2012 sebesar 105 dolar AS per barel.

"Jadi, pemerintah praktis tidak akan pernah bisa menaikkan harga BBM subsidi", kata pengamat minyak dan gas Prasetyo Sunarso kepadaSuara Karya di Jakarta, Minggu (1/4). Hampir senada, dalam kesempatan terpisah pengamat energi yang juga Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Studies (CPEES) Kurtubi mengatakan, penaikan harga BBM subsidi pada tahun ini sangat bergantung situasi di Selat Hormuz. Jika ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung mereda, maka harga ICP akan berada di posisi stabil-tinggi seperti saat ini.

Menurut Prasetya, harga ICP masih lebih tingggi dibanding harga WTI (West Texas Intermediate) dan minyak mentah London Brent. Selain itu, kondisi perekonomian di hampir semua negara mengalami penurunan, sehingga permintaan minyak dunia relatif akan lebih rendah.

"Jadi sebetulnya secara realita, produksi minyak dunia tidak terserap habis oleh industri. Bahkan surplus (pasokan lebih banyak dibanding permintaan)", ujar Direktur Bantuan Lembaga Teknologi itu.

Dia menilai, kenaikan harga minyak dunia yang terjadi saat ini lebih kareba faktor psikologis akibat keputusan Iran menurunkan produksi minyak. Kebijakan ini dipakai pemilik mata uang euro berspekulasi.

Prasetyo juga mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi yang sempat digulirkan dengan konsep harga ICP plus 5 persen tergolong tidak cerdas. Seharusnya kenaikan harga BBM lebih tepat bila dikaitkan dengan kenaikan produk domestik bruto (PDB) atau berdasarkan rata-rata kemampuan daya beli masyarakat (power purchasing parity/(PPP). Sebab kenaikan PDB juga menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat.

"Tentu logikanya bila PPP naik, maka subsidi wajib dikurangi. Itu lebih pas dan sesuai prinsip kemandirian energi. Tapi sekarang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru terjebak oleh argumen sendiri", tutur Prasetyo.

Sementara itu, Kurtubi menyatakan, jika konflik di Selat Hormuz makin memburuk, harga minyak dunia dan ICP niscaya merangkak naik. Itu berarti, ketentuan ICP melampaui 15 persen dari asumsi dalam APBNP 2012 kemungkinan terpenuhi", ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adityo Rizaldi mengatakan, pilihan Partai Golkar memilih opsi tidak menaikkan harga BBM saat ini (dalam Pasal 7 Ayat 6 UU APBN 2012) serta sekaligus menyetujui tambahan pasal 7 ayat 6a tidak melanggar konstitusi. Sebab Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlaku dan juga tertuang Perpres Nomor 15 Tahun 2012 untuk melaksanakan keputusan MK.

"Ini berarti wewenang penetapan harga BBM ada di pemerintah, bukan di DPR. Terbukti bahwa keputusan harga BBM tertuang di perpres, bukan dalam keputusan DPR. Jadi Golkar tidak ingin menaikan harga BBM, karena juga tidak sesuai dengan undang-undang. Selain juga mengembalikan mekanisme penetapan harga sesuai peraturan dan perundang-undangan, bukan karena politik", kata Bobby.

Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, pemerintah perlu melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi kekhawatiran terkait defisit pada APBN yang masih tinggi. Hal ini dilakukan agar subsidi tidak membebani keuangan negara.

Menurut dia, setidaknya terdapat 4 langkah efektif yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi defisit APBNP 2012. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah bisa menaikkan cukai rokok sebesar 100 persen, sehingga bisa memperoleh pendapatan dari pajak industri dan cukai rokok sebesar Rp 735 triliun per tahun.

Selanjutnya juga bisa diperoleh pendapatan negara sebesar Rp 65 triliun dengan menaikkan royalti batu bara. Selain itu juga dengan memberlakukan pola kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) sebesar 60:40 kepada pengusaha batu bara dan barang tambang lainnya. Jika pola atau sistem ini diterapkan, diperkirakan pemerintah akan peroleh paling tidak sekitar Rp 150 triliun per tahun.

Langkah lainnya untuk mengatasi defisit pada APBNP 2012, dengan renegosiasi kontrak penjualan gas dan pertambangan emas serta peningkatan produksi minyak dengan mengoptimalkan ladang yang belum digarap serius oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Di lain pihak, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap akan melanjutkan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) pada angkutan umum dengan anggaran untuk insentif senilai Rp 4,8 triliun. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso mengatakan, insentif dan bantuan yang sudah disiapkan ini, bukan hanya karena terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Namun juga lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat.

"Jadi tetap lanjut (konversi energi angkutan umum). Ini tidak ada hubungannya dengan rencana pemerintah menaikan harga BBM. Makanya ketika kenaikan harga BBM ditunda, program ini akan terus berlanjut", kata Suroyo.

Menurut dia, pengucuran dana insentif itu akan dibahas secara detil dengan Kementerian Keuangan, Senin (2/4) ini. di antaranya terkait pola penyaluran, pembahasan regulasi hingga soal infrastruktur. Dalam hal ini infrastruktur berupa stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBBG) harus berjalan bersamaan dengan penyaluran insentif untuk pengadaan perangkat konversi (converter kit) pada angkutan umum. Sehingga pada saat perangkat terpasang pada angkutan umum, pengemudinya tidak lagi kesulitan melakukan pengisian BBG.

"Saat ini SPBBG masih sedikit jumlahnya, sehingga menyulitkan pengemudi melakukan pengisian. Jadi kami bahas pembangunan SPBBG juga, karena jangan sampai perangkatnya diberikan, tapi SPPBG tidak ada", ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, pembinaan dan peningkatan pelayanan anggkutan umum akan dilakukan secara rutin. Selain mendorong peralihan BBM ke BBG dengan memberikan converter kit secara gratis untu angkutan umum, juga ada bantuan bus sekolah dan bus untuk rute perintis ke sejumlah daerah.

Pada tahun ini, total anggaran yang disalurkan Kemenhub untuk peningkatan pelayanan angkutan umum senilai Rp 9,8 triliun, yaitu Rp 5 triliun untuk subsidi serta pembelian bus sekolah dan bus perintis maupun Rp 4,8 triliun untuk pembelian converter kit.

Kemenhub sudah mengintruksikan seluruh dinas perhubungan provinsi untuk menyalurkan insentif sesuai sasaran. Karena itu, data penerima yang diajukan juga harus sesuai dengan kepemilikan angkutan. (A Choir/Syamsuri s)

Sumber: Suara Karya Online