Kamis, 21 Juli 2011 – 06:33 WITA Telah dibaca 930 kali

Gubernur Perjuangkan Formulasi DAU Daerah Kepulauan

Gubernur SULUT dalam dalam suatu kesempatan.

Setelah pagi hari mengikuti rapat kerja dan lokakarya Pengelolaan Perbatasan di istana wapres, siangnya gubernur SULUT, DR Sinyo Harry Sarundajang dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sulawesi Utara Drs. Max Gagola, M.Si bergabung bersama wakil gubernur Drs. Djouhari Kansil, M.Pd, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. M.M. Onibala, M.Si dan Kabag Otda dan Hubal Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov SULUT, Drs. James Kewas, M.Si mengikuti Pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan yang digelar oleh Badan Legislasi DPR RI di Gedung Nusantara I Lantai 1 Senayan Jakarta. Rapat pembahasan ini dilakukan dalam rangka penuntasan RUU tentang daerah kepulauan yang sedang dipersiapkan oleh DPR-RI. Gubernur Sulawesi Utara bersama 6 daerah kepulauan lainnya yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Kepri, NTT, NTB dan Bangka Belitung) secara massive terus berupaya memperjuangkan terwujudnya Undang-undang Daerah Kepulauan yang dapat memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah kepulauan.

Salah satu masalah yang dihadapi daerah kepulauan menurut Gubernur SHS selama ini memang terjadi ketidakadilan dalam formulasi penghitungan DAU yang hanya didasarkan pada penghitungan jumlah penduduk dan luasan wilayah darat tanpa memperhitungkan wilayah laut yang juga menjadi ruang publik. Hal ini menyebabkan anggaran pembangunan daerah kepulauan yang dihubungkan dengan laut menjadi tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan wilayah yang juga termasuk laut dan segala sarana prasarana yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. dengan demikian luasan wilayah laut juga harus diperhitungkan dalam formulasi penghitungan dana pembangunan untuk daerah kepulauan. Konsep inilah yang antara lain akan diperjuangkan gubernur SHS bersama 6 daerah kepulauan lainnya untuk diakomodir dalam UU Daerah Kepulauan. RUU tentang Daerah Kepualaun ini jika tuntas diharapkan tidak lagi menggunakan pendekatan "Agraris Continent Oriented" tetapi lebih "Maritime Archipelagic Oriented".

Rapat pembahan ini Selasa kemarin telah didahului dengan penuntasan naskah akademis dan draft RUU yang dilaksanakan di Wisma Maluku oleh perutusan 7 Provinsi Kepulauan tersebut.