Minggu, 13 Agustus 2017 – 18:55 WITA Telah dibaca 144 kali

Nama Saksi Korupsi Tak Boleh Diungkap

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati (kiri) bersama Aktivis Kontras Nisrina Nadhifah Rahman (kanan) memberikan paparan dalam media briefing di Jakarta

SUARAMANADO, Nasional: Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati beduka atas tewasnya salah satu saksi kunci proyek pengadaan KTP-el, Johannes Marliem. Seharusnya para saksi dilindungi, dan namanya tidak diungkap secara terbuka.

"Persoalannya dia (Johannes) mengatakan bahwa dirinya kecewa mengapa namanya di ungkapkan atau di buka (sebagai saksi). Meski memang harus dilihat lagi siapa yang membuka", kata Asfinawati saat ditemui di Jakarta, Minggu 13 Agustus 2017.

Menurutnya, sebelumnya DPR pun sempat meminta kepada KPK akan nama-nama dari para saksi. Meski akhirnya oleh pihak KPK hal tersebut ditolak dan tidak memberikan nama-nama tersebut.

Bagi Asfinawati perlindungan dan keselamatan adalah esensi utama mengapa adanya penutupan dari nama-nama saksi. Sebab, jika nama saksi terbuka maka dia akan dengan mudah dijadikan sasaran.

"Bukan hanya intimidasi, bahkan bukan tidak mungkin mencapai kematian oleh pelaku-pelaku kejahatan", ujar Asfinawati.

Baginya adalah wajar bila memang para saksi khususnya dari tindak pidana korupsi mendapatkan perlakuan khusus. Sebab, saat ini di dunia juga melakukan hal yang sama karena korupsi dipandang sebagai tindak kejahatan serius.

Johannes Marliem sendiri ditengarai menjadi saksi kunci kasus dugaan megakorupsi proyek pengadaan KTP-E. Johannes diduga memiliki file sebesar 500 gigabyte yang berisi rekaman puluhan jam pertemuan dengan para perancang proyek KTP-E, termasuk Ketua DPR Setya Novanto.

Meski begitu pihak KPK menegaskan bahwa pihaknya belum mengantongi bukti tersebut. "Saya belum terima laporan tentang hal itu, di mana benda yang disebut-sebut JM (Johannes Marliem) itu berada. Entah ada atau tidak, saya belum mengetahui", ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Meski belum mengantongi bukti tersebut Saut mengungkapkan pihaknya tetap akan terus menyelesaikan kasus KTP-E. KPK optimis sejumlah alat bukti lain yang mereka miliki dapat menuntaskan kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Saut menegaskan bahwa dalam upaya menguak fakta perkara tindak pidana korupsi pihaknya tidak pernah dilakukan atas dasar satu sumber informasi atau saksi saja. Para penyidik masih memiliki strategi lain untuk memecahkan kasus korupsi.

"KPK tidak bergantung pada satu sumber untuk mencari kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan menegakkan kejujuran", pungkasnya.