Minggu, 23 Juli 2017 – 22:44 WITA Telah dibaca 86 kali

KPK-Kemenkes-BPJS Kesehatan Bentuk Tim Gabungan Berantas Kecurangan

SUARAMANADO, Nasional: Dalam upaya menghilangkan kecurangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan membuat Surat Keputusan Bersama. Surat Keputusan Bersama tersebut menyepakati pembentukan tim bersama penanganan kecurangan.

Tugas utama tim yang anggotanya berasal dari ketiga lembaga ini adalah mempersiapkan penyusunan pedoman terkait dengan pencegahan, deteksi, dan penyelesaian kecurangan dalam program JKN. Pembentukan tim bersama ini adalah tindak lanjut dari kegiatan studi Best Practice International Supervision on Healthare Fraud yang dilaksanakan ketiga lembaga tahun 2016.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan JKN adalah program yang melibatkan pengelolaan keuangan negara dalam jumlah besar. Ia mengatakan pelaksanaannya rawan terjadi kecurangan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan. Apalagi, kata dia, ada 178 juta jiwa yang harus dilayani oleh system JKN.

"Harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik supaya bisa dipertanggungjawabkan dan menghindari kecurangan atau tindak pidana korupsi", kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 19 Juli 2017.

Tahun 2013, KPK mengkaji penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu temuan pentingnya adalah tingginya potensi kecurangan. Nilai total dana kelolaan asuransi kesehatan yang dikelola BPJ Kesehatan pada 2014 sekitar Rp 40 triliun. Hasil kajian KPK mengungkap potensi dana yang hilang akibat kecurangan bisa mencapai Rp 2 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan ia terus focus dalam menjalankan good governance. "Termasuk menjaga standar kendali mutu dan biaya, ini akan membantu pencegahan kecurangan", kata dia.

Atas rekomendasi KPK, BPJS Kesehatan telah membangun sistem yang mampu mendeteksi kecurangan. Hasilnya, sampai Juni 2015, terdeteksi 175.774 klaim Faskes Rujukan Tingkat Lanjut dengan nilai sebesar Rp 440 Milyar yang terduga fraud. Satu tahun kemudian, klaim yang terduga fraud dalam sistem deteksi BPJS meningkat menjadi 1.061.416 klaim.

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan guna menyempurnakan pelayanan kesehatan publik. Selain layanannya, pihaknya juga terus meningkatkan kualitas fasilitas-fasilitas kesehatan.

"Pencegahan kecurangan seperti ini harus terus dilakukan, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati", kata Nila.

Nantinya, pedoman yang dihasilkan tim bersama ini akan mulai diterapkan tahun 2018. KPK optimistis, dengan dilaksanakannya pedoman tersebut, kecurangan di layanan kesehatan akan berkurang drastis.