Sabtu, 19 Desember 2015 – 15:48 WITA Telah dibaca 649 kali

Program Bela Negara Berpotensi Langgar HAM

ilustrasi

SUARAMANADO, Nasional, Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusi (Komnas HAM) Maneger Nasution mengatakan, program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berpotensi melanggar HAM jika dilakukan dengan pemaksaan.

Ia menjelaskan, bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara yang bisa dilakukan sesuai profesi dan ladang pengabdian masing-masing, namun hal tersebut tak bisa dibenarkan jika terdapat unsur paksaan. Seperti diketahui, 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara.

"Yang menjadi catatan soal program bela negara yang dilead Kemenhan adalah jika ada pemaksaan warga negara untuk ikut dalam program Bela Negara yang akan dicanangkan pemerintah. Pemaksaan itu berpotensi sebagai pelanggaran HAM", kata Maneger dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Minggu (20/12/2015).

Lebih lanjut Maneger mengatakan, program bela negara sebenarnya tidak harus menjadi bidang Kemenhan saja, melainkan bisa dibagi rata kepada lembaga kementerian yang ada. Menurutnya hal ini akan menghemat anggaran yang digunakan.

"Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi yang punya infrastruktur mulai dari TK, PAUD sampai Perguruan Tinggi. Jadi kalau ada pelatihan dimasukkan ke situ, seperti baris berbaris dan apa lagi yang dibutuhkan yang mereka sebut sebagai bela negara. Tanpa buat lembaga lain yang cost-nya juga besar", lanjut dia.

Kecenderungan bela negara yang bersifat militeristik sudah ditinggalkan di dunia internasional. Bentuk dan paradigma bela negara juga harus dipertimbangkan. Banyak hal yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks kenegaraan, dimana militer bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan bela negara.

"Bentuk bela negara, di samping dalam bentuk fisik gerakan militer membela kedaulatan negara, juga bela negara dalam hal SDA, ekonomi, politik, buyaya dan lain-lain. Bentuk inilah yang paling mendesak. Inilah cara progresif memaknai bela negara", tukas Maneger.