Senin, 10 Agustus 2015 – 17:24 WITA Telah dibaca 869 kali

Terkait Surat Edaran Mengejutkan dari Kementrian Pertahanan

Tanggapan Ahok Soal Izin Poligami Bagi PNS

Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat edaran tentang persetujuan atau izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai di lingkungan Kementerian. Surat edaran bernomor SE/71/VII/2015 itu ditandatangani perwakilan Sekretaris Jenderal, Brigadir Jenderal TNI Sumardi, pada 22 Juli 2015. Surat yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kepala Sub-Satuan Kerja Kementerian dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal menuai berbagai tanggapan masyarakat, salah satunya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang lebih dikenal dengan Ahok.

Ahok yagn tidak mempermasalahkan praktek poligami bila memiliki izin isteri pertama juga mempertanyakan larangan poliandri bagi isteri. "Bila izin itu keluar, tak ada yang boleh menghalangi. Tapi saya tak mau mengurus hal-hal seperti itu, biarkan jadi urusan antarpribadi", kata Ahok di Balai Kota, Senin kemarin.

Ahok lantas terlihat kebingungan ketika wartawan mengejar sikapnya soal isu poligami di kalangan PNS ini. Ahok malah balik tanya, bilamana poligami dibolehkan kepada lelaki, kenapa izin yang sama tidak berlaku bagi istri yang ingin punya suami lebih dari satu? Saat diberi tahu bahwa hal itu dilarang, Ahok langsung menyela sambil terkekeh, "Terserah-lah. Pokoknya kalau istrinya tak melayangkan protes ke suami, silakan".

Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat edaran bahwa mulai medio Juli 2015, semua pegawai negeri sipil laki-laki di lingkungan kementerian itu dibolehkan memiliki lebih dari satu istri alias poligami. Sebaliknya, PNS perempuan dilarang berpoliandri.