Rabu, 5 Juli 2017 – 23:35 WITA Telah dibaca 81 kali

Pemerintah Janjikan Keuntungan Lebih Bagi Pertamina

PHE akan mengelola enam dari delapan blok terminasi yang terdiri dari blok North Sumatera Offshore (NSO), blok South East Sumatera (SES), blok Tengah, blok B, dan dua blok yang dikelola secara Joint Operating Body (JOB) yaitu Ogan Komering dan Tuban

SUARAMANADO, Nasional: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan akan memberikan PT Pertamina (Persero) keuntungan lebih, dalam melaksanakan kewajiban memasok produksi migas bagi domestik (Domestic Market Obligation/DMO). Namun, keistimewaan DMO ini hanya akan diimplementasikan bagi produksi migas dari delapan blok terminasi yang sedianya akan dikelola Pertamina tahun 2018 mendatang.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, nantinya pemerintah akan membayar hanya minyak terkait kewajiban DMO dengan harga sebesar 100 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Padahal sebelumnya, demi mendapatkan pasokan bagi dalam negeri, pemerintah hanya perlu mengeluarkan biaya DMO (DMO fee)dengan besaran yang lebih kecil dari harga minyak mentah.

Ia menuturkan, kebijakan ini ditempuh karena kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) bagi delapan blok migas itu nantinya akan berbentuk Gross Split. Namun, ia tidak berbicara lebih jauh lagi terkait alasan tersebut.

"DMO-nya 100 persen karena bentuknya sudah gross split", jelas Arcandra ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (5/7).

Ia mengatakan, kebijakan ini juga sudah diimplementasikan bagi produksi migas dari blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi. dengan kata lain, jika pemerintah sebelumnya membayar DMO fee sebesar 25 persen dari ICP, maka pemerintah kini harus membayar DMO sebesar harga minyak secara keseluruhan.

"ONWJ juga sudah kok DMO 100 persen (harganya)", imbuhnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PHE Gunung Sardjono Hadi menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, ini bisa menjadi insentif yang bisa meningkatkan keekonomian di blok-blok terminasi yang rencananya akan dikelola perusahaannya setelah menggunakan PSC gross split

Adapun rencananya, PHE akan mengelola enam dari delapan blok terminasi yang terdiri dari blok North Sumatera Offshore (NSO), blok South East Sumatera (SES), blok Tengah, blok B, dan dua blok yang dikelola secara Joint Operating Body (JOB) yaitu Ogan Komering dan Tuban.

"Kalau DMO ini kan bagian produksi minyak yang dibawa ke dalam negeri. Cuma, produksi PHE ini kan semuanya dibawa ke dalam negeri, sehingga konsep DMO memang tidak diberlakukan. dengan penetapan DMOfee secara full price, kami anggap ini bagian insentif pemerintah", kata Gunung.

Kewajiban DMO bagi kontraktor minyak sebelumnya tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004. di dalam pasal 46 beleid itu, kontraktor wajib menyerahkan paling banyak 25 persen dari bagian produksinya untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas bagi dalam negeri.

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 tahun 2008, DMO fee bagi minyak ditentukan sesuai kontrak kerja sama. Sedangkan DMO gas ditentukan dari harga kontrak penjualan gas bumi di wilayah kerjanya.