Selasa, 25 Oktober 2016 – 20:49 WITA Telah dibaca 687 kali

MENDUKUNG UPAYA PEMBERANTASAN PRAKTEK PUNGLI, PEMKAB MINAHASA EDARKAN EDARAN

SUARAMANADO Tondano - Upaya mendukung gebrakan Presiden Jokowi dan menindaklanjuti Surat Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100/01/16 tertanggal 25 Oktober 2016.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Minahasa Agustivo Tumundo SE MSi menyampaikan hal tersebut di Ruang Kerja-nya pada Selasa 25/10 siang tadi.

Disebutkan Tumundo, dalam Surat Edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Jeffry R Korengkeng SH MSi ini menyebutkan sbb:

1. Meminta saudara untuk memperhatikan;
a. Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungutan liar dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktek pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing;
b. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar dan melaporkan kepada Bupati Minahasa;
c. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain;
d. Memberlakukan/mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan;
e. Memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan;
f. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar;
g. Melakukan upaya untuk meningkatkan integritas ASN di lingkungan masing-masing;
h. Membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, serta mendorong masyarakat untuk tidak segan-segan melakukan pengaduan;
i. Melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;