Kamis, 24 Mei 2012 – 10:49 WITA Telah dibaca 733 kali

TKPKPS Tinjau Tiga Calon Kecamatan Baru Minahasa

Tim Koordinasi Pembentukan Kecamatan Provinsi SULUT (TKPKPS) yang dipimpin langsung Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Mecky M Onibala, MSi selaku Ketua Tim didampingi Karo Pemerintahan dan Humas DR. Noudi R.P. Tendean SIP, MSi selaku sekretaris tim dan SKPD terkait melakukan peninjauan lapangan di tiga calon kecamatan baru di Kabupaten Minahasa, Rabu (23/5) kemarin.

Peninjauan yang turut didampingi Asisten I Pemkab Minahasa, Drs JP. Loing dan Kasat Pol. PP Minahasa Moudi Pangerapan dimulai dari calon kecamatan Tompaso Barat di desa Pinaesaan Kec, Tompaso, kemudian dilanjutkan di calon kec, Tombariri Timur di desa lolah 3 kec, Tombariri dan diakhiri di calon kecamatan mandolang di desa Tateli kec Pineleng.

Onibala, saat dimintai tanggapannya terkait dengan hasil peninjauan di tiga calon kecamatan tersebut menyatakan, secara teknis dan fisik kewilayahan sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan, namun untuk syarat administratif masih akan dikaji lebih lanjut oleh TKPKPS. "Seperti peta wilayah yang memuat batas yang jelas dengan titik koordinat antar daerah yang berbatasan, kemudian dokumen hibah tanah atau bangunan yang akan dijadikan kantor kecamatan, serta perda pembentukan kecamatan dan perda pembentukan desa/kelurahan, supaya minggu ini sudah masuk ke Pemprov untuk dikaji oleh tim", jelasnya.

Sementara itu Karo Pemerintahan dan Humas DR Noudy Tendean mengatakan, bahwa perlu adanya komitmen dari 10 desa yang masuk dalam pemekaran. "Terkait penentuan ibu kota kecamatan agar tidak saling terjadi tarik menarik, Selain itu bahwa batas masing-masing kecamatan pemekaran harus jelas dengan titik koordinatnya, dengan melibatkan kecamatan/desa sekitar dalam penentuan titik koordinat. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik batas wilayah di kemudian hari", tagas mantan Direktur IPDN regional SULUT itu.

Tendean menambahkan, pada prinsipnya Pemprov SULUT sangat mendukung usul pemekaran kecamatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, tapi tentunya harus berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai PP. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Sepanjang persyaratan sesuai dengan PP tersebut terpenuhi, maka ini akan mempercepat proses Rekomendasi Gubernur. Oleh Karena itu secara khusus Pemprov mengharapakan kepada Pemkab Minahasa untuk mendorong secepartnya melengkapi berkas yang masih kurang itu. (Kabag Humas Ch. Sumampow selaku jubir pemprov)