Senin, 27 Juni 2011 – 08:01 WITA Telah dibaca 1986 kali

Kredit ke UKM Harus Ada Jaminan?

Bart Senduk, Anggota Komisi II DPRD SULUT.

Kredit atau permodalan usaha untuk kegiatan Usaha Kecil Menegah (UKM) di SULUT, dinilai hanya jadi jargon perbankan di daerah ini. Pasalnya, sebagian pelaku UKM di bumi Nyiur Melambai, ternyata kesulitan untuk mendapatkan kredit dari berbagai bank, padahal sudah melalui proses yang berlaku. Hal ini diungkapkan oleh Bart Senduk anggota Komisi II DPRD SULUT.

Menurut Senduk, Usaha Kecil Menegah (UKM) di SULUT sudah merupakan hal lazim bila dikatakan jargon, karena selama ini kredit atau usaha kecil ini susah didapat oleh masyarakat.

"Kami nilai perbankan hanya menjadikan program bantuan kredit kepada pelaku UKM sebagai jargon. Buktinya, sampai saat ini belum ada yang terealisasi", ujar Senduk kepada SUARAMANADO, Senin (27/6) saat dihubungi melalui telepon.

Lebih lanjut dikatakan Senduk, penilaian ini setelah mereka banyak menerima keluhan dari warga, yang mengaku kesulitan permohonan kredit yang tak ditindak lanjuti perbankan. Untuk itu, pihaknya meminta agar pemda merespon keluhan warga, dengan meminta pihak perbankan turut membantu para pelaku UKM.

"Kegiatan UKM merupakan salah satu penggerak roda perekonomian warga, dan bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Namun kalau begini, pasti ekonomi masyarakat tidak akan mengalami peningkatan", terang Senduk.

Hal senada dikatakan Sus Sualang Pangemanan, wakil ketua DPRD SULUT. Sualang mengungkapan, sejumlah warga di Minahasa Utara (Minut), mengatakan hal yang sama, di mana mereka sulit mendapatkan permodalan untuk UKM, sebab terlalu birokratis dan memberatkan.

"Perbankan selalu meminta jaminan, padahal ini merupakan program tanpa jaminan, asalkan memiliki usaha jelas serta dijamin pemerintah", tandas istri mantan wakil gubernur SULUT, Hanny Sualang ini.