Kamis, 12 April 2012 – 15:30 WITA Telah dibaca 1176 kali

Biro Pemhumas Kembali Fasilitasi Penyelesaian Batas Mitra Boltim

Dalam rangka Penyelesaian Batas Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov SULUT kembali memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dari pihak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hadir Asisten I yang membidangi Pemerintahan Amir Musa dan dari Pihak Kabupaten Minahasa Tenggara dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mitra Drs. Freddy Lendo Kepala Bagian Pemerintahan Bonny Mokorimban, dan F.H. Mokorimban Staf Ahli Bupati Mitra. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov SULUT Drs. Mecky Onibala, M.Si yang didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov SULUT Dr. Noudy Tendean, SIP, M.Si dan Kabag Pemerintahan Biro Pemhumas Drs. Lucky Taju, M.Si.

Dalam arahannya Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov SULUT Drs. M.M. Onibala, M.Si kembali menekankan bahwa Masalah Batas Wilayah antara dua daerah Kabupaten/Kota harus diselesaikan oleh kedua daerah tersebut dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini penting agar nantinya keputusan yang diambil benar-benar hasil kesepakatan kedua belah pihak dan diharapkan tidak akan timbul permasalahan lagi di waktu yang akan datang. Namun demikian tentunya Pemprov akan terus memantau perkembangan penyelesaian tersebut. Apabila dalam perkembangannya kedua kabupaten atau kota yang bermasalah tersebut sulit mencari titik temu, Pemprov akan mengambil langkah yang tentunya dimungkinkan oleh Peratutan Perundangan yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dan dalam rangka tertib administrasi batas daerah.

Pada pertemuan ini kedua belah pihak menyepakati waktu dua minggu ke depan untuk melakukan pembahasan kembali di Kabupaten/Kota masing-masing dan juga secara bersama-sama untuk menyepakati titik-titik batas yang akan menjadi patokan untuk penarikan garis batas wilayah kedua daerah. Kedua belah pihak juga menyepakati apabila tetap tidak didapatkan titik temu maka kedua Bupati bersama Pimpinan DPRD Kabupaten masing-masing akan membuat surat pernyataan untuk menyerahkan penyelesaian tersebut kepada Pemerintah Provinsi. Sesuai dengan ketentuan apabila hal ini terjadi maka Pemerintah Provinsi akan mengundang pihak Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri untuk bersama dengan kedua belah pihak turun lapangan dan secara bersama-sama menentukan titik-titik yang akan menjadi patokan penarikan garis batas wilayah antara kedua kabupaten tersebut. Penetapan akhir Batas Wilayah kedua kabupaten tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (Kabag Humas Ch. Sumampow, SH.M.Ed selaku Jubir Pemprov SULUT)