Suara Manado - SuaraManado.com - Berita Lokal Akses Global

Proses penyelesaian batas antara Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hari ini mencatat kemajuan yang signifikan. Dengan difasilitasi oleh Tim Provinsi dibawah pimpinan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Sulut Drs. M.M. Onibala, M.Si, kedua Bupati masing masing Telly Tjanggulung (Bupati Minahasa Tenggara) dan Sehan Landjar (Bupati Boltim) bersama timnya masing-masing bertemu di Hotel Quality Manado. Pertemuan ini secara formal merupakan kali pertama Bupati dari kedua kabupaten tersebut bertemu dan duduk bersama membicarakan persoalan batas wilayah kedua kabupaten tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Ir. Herry Rotinsulu, M.Si, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Ir. Boy Tamon, M.Si, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut B. Mononutu, SH. Para Bupati hadir bersama timnya masing-masing yang terdiri antara lain Asisten Pemerintahan dan Kepala Bagian Pemerintahan serta Camat Ratatotok dan Camat Kotabunan dimana koordinat batas yang bermasalah antara kedua belah pihak.

Pada kesempatan ini disepakati bahwa peta, tinjauan historis, tinjauan sosiologis dan tinjauan yuridis masing-masing akan dibahas secara lebih mendalam untuk mencari kesepakatan bersama.

Dalam kesempatan ini juga kedua belah pihak menyepakati bahwa pada pertemuan berikut yang disepakati paling lambat antara tanggal 15 s.d. 20 Januari 2012 akan dipertimbangkan untuk melibatkan juga pihak-pihak yang berkompeten dalam hal pembuatan peta seperti Bakosurtanal, BPN, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Manado (UPT Kementerian Kehutanan) dan pihak-pihak lain seperti mantan Bupati Minahasa, Bolmong, Minsel yang akan membantu kedua belah pihak untuk menentukan titik-titik koordinat yang akan disepakati bersama.

Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut Drs. M.M. Onibala, M.Si, pada prinsipnya Pemprov bertindak hanya sebatas fasilitator dimana yang mengambil keputusan adalah kedua Kabupaten yang dimaksud.

‘’Pemprov memfasilitasi berbagai kepentingan dari kedua Kabupaten. Yang pasti semua harus berangkat berdasarkan data dan fakta yang ada, sementara yang berhak mengambil keputusan adalah Kabupaten Mitra dan Boltim. Intinya Pemprov sudah memfasilitasi sebaik mungkin,’’ tegasnya sembari menambahkan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya bahkan pihak Pemprov sudah turun langsung ke daerah yang sampai saat ini masih dicari kejelasannya.