Suara Manado - SuaraManado.com - Berita Lokal Akses Global

Proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 yang dikelola oleh unit layanan pengadaan (ULP) Dinas Prasarana Umum (PU) berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) sebagian besar belum rampung.

Data yang diperoleh, dari 24 paket proyek yang dikerjakan berbandrol Rp 19,8 Miliar itu, baru 60 persen dikerjakan sedangkan sisanya 40 persen belum selesai dilaksanakan alias fiktif. Padahal sesuai Permendagri nomor 54 tentang pengelolaan barang dan jasa Pemerintah, pengerjaan proyek itu harus dituntaskan pada tahun anggaran 2011 lalu.

Menurut Wakil ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DR. Hens Ruus, pengerjaan proyek Rehab Kelas Baru (RKB) sampai dengan perpustakaan tidak sesuai bestek. Dimana, sebagian besar pembangunan fisik sekolah dasar yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan tak kunjung selesai. Bahkan ada beberapa sekolah milik Pemerintah ini yang dibangun hanya mengunakan tiang besi murahan berdiameter 10 cm yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Contoh konkrit di SD PGRI Ritey, tiang balok yang digunakan tidak sesuai bestek. Sebab hanya mengunakan besi murahan," ucap Hens kemarin (19/02) kepada SUARAMANADO. Menurutnya, sangat diharapkan instansi terkait untuk menindak tegas oknum kontraktor lokal yang melakukan pekerjaan asal-asalan. Sehingga proyek ruang kelas baru maupun Perpustakaan amburadul.

"Kami memiliki bukti yang akurat untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Sebab yang mereka korupsi adalah dana negara bukan pribadi," tegasnya. Dia juga menambahkan, dinas parasarana umum dan pendidikanpun harus ikut bertanggungjawab terkait belum rampungnya pembangunan sarana fisik gedung sekolah tersebut.

Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Drs. Jan Rattu Msi, didampingi pejabat pelaksana tehknis kegiatan Drs. Noldy Sumampouw, saat dimintai keterangan mengatakan, pengerjaan proyek DAK diknas baru 60 persen. Dan sangat diharapkan kontraktor lokal untuk menuntaskan sisa proyek yang belum selesai.

"Bagi kontraktor yang tak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu akan dikenakan sanksi sesuai Permendagri nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah," ancam Noldy.

Sementara itu Kapolres Minahasa Selatan AKBP Soemitro SH, saat di mintai keterangan menyatakan, kalau ada laporan terkait penyalahgunaan pembangunan DAK diknas tahun 2011 lalu maka pihak Polres Minsel akan secepatnya melakukan penyelidikan di lapangan.

"Dalam waktu dekat ini polres akan melakukan penyelidikan," jelas bang Mitro sapaan akrabnya.