Rabu, 1 Mei 2013 – 10:16 WITA Telah dibaca 337 kali

Empat Provinsi Belajar Pelayanan Administrasi Kecamatan di SULUT

SUARAMANADO, MANADO SULUT: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan bagi masyarakat, Kementrian Dalam Negeri melaksanakan lokakarya Pendampingan pelayanan administrasi terpadu kecamatan tahun 2013.

Acara tersebut diikuti empat Provinsi yakni Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Bali diselenggarakan Selasa (30/4) di Hotel Swissbell Manado dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs M.M Onibala, Msi.

Dalam sambutannya, pedoman pelayanan terpadu kecamatan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 2010, dimaksudkan sebagai alat untuk mempedomani Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing wilayah kecamatan. "Camat dalam pelaksanaan tugas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan dan lini depan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, serta sebagai barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan public di Kabupaten-Kota", ujar Onibala.

Onibala menegaskan, Camat tidak sebagai kepala wilayah karena kecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaan tetapi menjadi wilayah pelayanan yang sifatnya sederhana, seketika, tidak berbelit, murah serta berdaya lingkup setempat. Para peserta lokakarya juga mempelajari kewenangan seorang camat yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan penetapan. "Melalui kesempatan ini, pemerintah kecamatan perlu belajar mengoptimalkan kapasitas dengan memahami perspektif aturan dan ketentuan perundangan yang berlaku, ciptakan mekanisme koordinasi yang harmonis dalam melayani masyarakat", kata Onibala.

Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Ditjen PUM Kemendagri Drs Sirajuddin Nonci, Msi dalam sambutannya mengatakan fungsi kecamatan menjadi tepat karena memiliki kecepatan waktu dalam melayani karena lebih dekat dengan masyarakat, untuk itu diharapkan 6.994 kecamatan di seluruh Indonesia mengoptimalkan dengan baik pelayanan administrasi kecamatan guna meningkatkan kwantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.