Sabtu, 16 Februari 2013 – 09:24 WITA Telah dibaca 798 kali

Membongkar Depresiasi Peristiwa Merah-Putih 14 Februari di SULUT

Bennie E. Matindas
Oleh Benni E Matindas

Gerakan patriotik Merah-Putih yang secara gemilang mengkudeta kekuasaan kolonial di Sulawesi Utara pada 14 Februari 1946 sungguh sebuah tonggak sejarah kebangsaan Indonesia yang sangat penting dan dengan dampak sangat strategis bagi perjuangan kemerdekaan republik ini. Tapi sayang, secara historiografis, ia terlalu sering dikecilkan. Nyaris selamanya terdepresiasi. Banyak buku sejarah nasional Indonesia tak mencatatnya setitik pun. Sedang beberapa yang mencatatnya pun tidak dengan proporsi nilai yang memadai.

Padahal, peristiwa yang beritanya menggema sampai di media massa Australia, Amerika dan Inggris itu merupakan satu-satunya gerakan perlawanan nasional Indonesia terhadap kolonialisme yang berhasil dalam arti sampai bisa mengambil alih kekuasaan resmi.

Pemimpin tentara Sekutu yang bermarkas di Makassar dan Morotai sampai mengeluarkan pernyataan yang dapat diartikan bahwa dia sudah memandang kekuasaan di Sulawesi Utara yang dipimpin BW Lapian itu sebagai sebuah negara berdaulat!

Presiden Sukarno di Jogja, saat mendengar Radio AFP Australia yang memberitakan kejadian di Tanah Minahasa itu, sampai berkaca-kaca matanya, sangat terharu dan gembira. Bung Karno kemudian mengatakan: "Minahasa, walaupun daerah terkecil dan terpencil di wilayah RI, namun putra-putranya telah memperlihatkan kesatriaannya terhadap panggilan Ibu Pertiwi!"

Kekeliruan hermeneutis

Mengapa Peristiwa 14 Februari 1946 di Sulawesi Utara (SULUT) itu mengalami depresiasi atau mendapat penilaian tak proporsional? Penyebabnya ada beberapa, termasuk yang berlatar politis. Tetapi sebab yang terbesar ialah kekeliruan hermeneutis dalam tafsir sejarah. Itulah yang perlu dibongkar (dekonstruksi).

Kekeliruan yang terjadi itu ialah: para sejarawan [dan kemudian dituruti para politisi/pemerintah] memandang peristiwa yang terjadi di Indonesia Timur itu dengan perspektif sejarah era yang sama di Indonesia Barat/Jawa. Kecondongan yang salah itu mudah dimaklumi, karena sejarah Indonesia modern memang berpusat di Jawa.

Sejarah perang mempertahankan kemerdekaan (1945–1949) memang berpusat di Jawa. Sehingga, peristiwa di SULUT itu jadi terkesan kecil dibanding sederet peristiwa besar di Jawa, jika menggunakan perspektif kondisi di Jawa.

Distingsi antara kondisi di Indonesia barat dan timur pada masa awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan (Oktober 1945 – Maret 1946) itu tidak boleh tidak harus diperhatikan dalam penyusunan sejarah. Karena memang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang.

Di barat (Jawa dan Sumatera), tentara Sekutu lebih sering berpihak pada RI dan membatasi gerak Belanda. Pemimpin tentara Sekutu untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Singapura, Admiral Lord Louis Mountbatten, memang memerintahkan wakilnya di Indonesia, Letjen Sir Phillips Christison, untuk melarang kehadiran pasukan Belanda di Indonesia Barat. Bahkan para jenderal asal Inggris itu sempat mempersenjatai tentara RI dengan hampir 2000 pucuk senjata (dalam rangka pengamanan misi Sekutu membereskan tentara Jepang dan pembebasan tawanan). Lord Mountbatten pula yang terus memaksa pemimpin pemerintahan kolonial Belanda Dr Hubertus Johannes van Mook untuk harus duduk berunding dengan pihak RI sebagai bangsa yang eksis dan berhak merdeka.

Sedang di timur sebaliknya. Pasukan Sekutu yang menduduki wilayah timur ialah dari Angkatan Perang Australia. Sesudah hanya singkat wilayah Sulawesi dipimpin Brigjen Iwan Dougherty, diserahkan pada Brigjen FO.Chilton. Tentara Australia menangani Indonesia timur bukan saja secara sangat keras, tapi memang dengan misi jelas untuk membangun kolonialisme Belanda.

Jadi, pasukan Sekutu di wilayah ini berjuang agar Belanda secepatnya membangun kekuasaan kembali. Barangkali karena ketika Jepang masuk Nusantara pasukan dan pemerintahan Hindia Belanda pergi mengungsi ke Australia dan berjuang sama-sama sebagai Pasukan Sekutu di front Pasifik. Hanya dalam tiga pekan antara September dan Oktober 1945, semua kota besar di Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku (dan tentu saja Irian) telah diduduki dengan pasukan berkekuatan besar, dan memberi kesempatan Belanda/NICA (Netherlands Indies Civil Administration) membangun pemerintahannya.

Pasukan Belanda pun leluasa didatangkan, atau dibangun kembali di mana-mana; lengkap dengan polisi rahasianya (NEFIS dan PID) yang terkenal ganas itu. Residensi Manado (Sulawesi Utara) terbilang yang pertama mengkonsolidasi tentara NICA, sebagian besar dari ex-KNIL.

Tanggal 29 Oktober 1945 Jenderal Chilton terang-terangan mengeluarkan edaran resmi: melarang warga membawa senjata tajam, berkumpul, latihan militer dalam bentuk apapun, tembak di tempat barangsiapa kedapatan mengganggu fasilitas umum, sampai larangan memakai seragam mirip tentara.

Jadi, jauh bertolak belakang dgn fasilitas yang diberikan Sekutu bagi para laskar pejuang di Jawa. Januari 1946, saat Chilton digantikan Brigjen DE Touton, Chilton masih menegaskan, policy Sekutu tidak akan berubah: tegas mengamankan proses rekolonialisme Belanda, memerangi pihak manapun yang mengganggu! Adalah Jenderal Chilton pula yang terus-menerus meneror Gubernur RI Untuk Sulawesi Dr Sam Ratulangi, membujuk dan memaksa, agar beralih pro-Belanda.

Pernah langsung diterbitkan aturan resmi disertai ancaman menangkap Ratulangi –tiga bulan kemudian Ratulangi memang dipenjarakan lalu dibuang ke Serui. dan, salahsatu puncaknya, akhir 1946 itu juga, pasukan Baret Hijau di bawah pimpinan Westerling membantai ribuan warga di Sulawesi Selatan!

Level kesukaran

Jadi, bila membandingkan perjuangan fisik antara Indonesia timur dan barat, khususnya pada periode Oktober 1945 – Maret 1946, justru harus sebaliknya: setiap gerakan kecil pro-RI di timur harus dinilai lebih besar daripada gerakan lebih besar yang ada di barat/Jawa. Karena tingkat atau level kesukaran dan bahayanya memang jauh berbeda. di dalam periode itulah Peristiwa Merah-Putih di SULUT terjadi.

Chalie Taulu, Frans Bisman, Mais Wuisan dan Frans Nelwan, memimpin pasukan KNIL yang mengambil alih kekuasaan di markasnya. Para perwira pemimpin pasukan NICA ditawan. Wangko Sumanti memimpin perebutan pusat telekomunikasi pemerintahan militer Belanda.

Sedang konsolidasi politik di masyarakat sudah berlangsung sebelumnya oleh para politisi republikan dan pemuda militan yang tergabung dalam Barisan Pemuda Nasional Indonesia (BPNI). Menyusul kemudian sejumlah pentolan BPNI, yakni John Rahasia, Yeppi Polii, Louis Paat, Wim Pangalila, Usman Pulakadang, dll, sudah ditangkap Belanda sejak 9 Januari 1946.

Sejak 14 Februari 1946 sang merah-putih bebas berkibar di mana-mana hingga setiap pelosok. Dimulai dengan aksi Ben Mowiling, Tommy Mantouw dan Derk Kapojos yang menggunting bagian warna biru bendera Belanda di markas NICA di Tomohon, di depan mata para pejabat NICA yang hanya bisa menitikkan air mata.

Pihak Sekutu sampai mengajukan tawaran berunding. Karena Belanda sudah dianggap tidak legitim, sudah ditawan. Perundingan berlangsung tgl.24 Februari 1946 di atas kapal tentara Sekutu, SS "El-Libertador", di pantai Manado. Sersan Mayor Ch Ch Taulu (yg sbg Komandan Tentara RI Sulawesi Utara/TRISU sdh dinaikkan pangkat menjadi Letkol) dan BW Lapian (pejuang dan kepala distrik yang diangkat jadi Kepala Pemerintahan RI Sulawesi Utara) lebih dulu menuntut diturunkannya bendera Belanda di kapal itu.

Bena Lapian dan Taulu tegas menolak setiap pasal rundingan yang merugikan kepentingan Indonesia. Luarbiasa, hasil perundingan yang ditandatangani Ketua Delegasi Tentara Sekutu Colonel Purcell, yang sudah dia siapkan sebelumnya: menyerahkan misi utama Sekutu (mengenai tentara Jeoang dan tawanan Perang Dunia II) kepada pemerintahan Lapian!

TNI pertama

Sayang sekali, pemerintahn revolusioner RI di SULUT itu harus berakhir tgl 11 Maret 1946. Akibat kontra-kudeta yang dipimpin Kapten Johanes Kaseger. Kaseger mulai bergerak dgn berhasil memengaruhi Serma Papilaya, Serma Latuperisa, dll, di Kompi 143 Wangurer.

Bagaimanapun, Gerakan Merah Putih 14 Februari 1946 di Sulawesi Utara itu adalah sosok perjuangan besar. Belum lagi jika kita melihat dampak positifnya yang sangat stratgeis. Dalam kancah perjuangan diplomatik, Nicodemus Lambertus Palar langsung menggemakan peristiwa heroik yang terjadi di kampung halamannya itu dalam forum PBB di Lake Success; mematahkan argument dari Duta Kerajaan Belanda yang terus-menerus meyakinkan dunia internasional bahwa yang disebut Negara RI cuma meliputi sebagian Jawa dan Sumatera.

Salahsatu dampak penting dan strategis Peristiwa 14 Februari 1946 di Sulawesi Utara yaitu menjadi modal nasionalisme di kalangan pemuda daerah ini. Sehingga, meski di sisi lain terkenal sebagai "masyarakat kebelanda-belandaan" dan menjadi lumbung SDM yang diandalkan bagi tentara Hindia Belanda sejak puluhan tahun — tetapi pada 1949–1950, dengan semangat yang sama dan dengan sebagian besar aktor politik yang sama, ditambah sejumlah pejuang yang kembali dari front Jogja seperti Ventje Sumual, mereka kembali menjadi satu-satunya gerakan yang dengan berhasil merebut kekuasaan militer dari KNIL melalui Peristiwa 3 Mei 1950 [bandingkan dengan KNIL di wilayah lain; di Sulawesi Selatan yang masih mengalami pertumpahan darah berlarut-larut, bahkan kudeta oleh Andi Aziz, atau di Jawa Barat dan Jakarta yang sempat mengalami penumpahan darah oleh APRA/Westerling].

Keberhasilan 3 Mei itulah yang kemudian membentuk pasukan resmi TNI pertama di seluruh Indonesia Timur; pasukan yang dipimpin Brandes Angkouw, dengan para komandan pasukan Sam Mangindaan, No’ Korompis, Goan Sangkaeng, Wellem Maleke, Alex Pakasi dan Jan Rombot ini menjadi modal pasukan pertama RIS yang ditempatkan di Makassar.

Merekalah yang berhasil menahan gerakan Andi Aziz, sebelum datangnya Batalyon Worang dan kemudian sejumlah brigade yang dipimpin Kol. Lex Kawilarang (di dalamnya termasuk Brig.Garuda Mataram yg dikomandani Letkol Soeharto—kelak Presiden RI).

(I-se/* — foto ilustrasi istimewa/JR Production-www.kaskus.co.id)