- Kanal Berita Lain
- Nasional
- Internasional
- Berita Populer
- Kamis, 17 Mei 2012
Kawanua USA Dukung Pacific Partnership - Jumat, 18 Mei 2012
Larangan dibuat bukan untuk ditaati tapi diabaikan - Jumat, 18 Mei 2012
Bersatu dalam Kekuatan - Jumat, 18 Mei 2012
Angie Ogah Jadi Justice Collaborator - Kamis, 17 Mei 2012
Wagub Buka Konas dan Seminar Internasional IAIFI - Jumat, 18 Mei 2012
Wah, Ternyata Mengunyah Permen Karet Dapat Merusak Memori Jangka Pendek! - Jumat, 18 Mei 2012
Tragedi Sukhoi : Diupayakan Korban Terima Rp1,25 Miliar - Jumat, 18 Mei 2012
Walikota Bitung lepas gubernur
Lomban Hadiri Rapat Koordinasi PNPM-MPd
Lomban : fasilitator yang sudah bekerja diatas 5 tahun layak diangkat menjadi PNS
- Kristen dan Politik dalam pandangan Abraham Kuyper
- Wagub: 7 SKPD Maksimalkan Pencapaian MDGs
- Daud janji PAN Manado jadi pelopor kemajuan
- Inerleg Waarde, Kunci Manado siap bersih
- Masyarakat Manado dapat mengakses Perda di domain Pemkot
- Direct flight Manado-Bangkok dinanti
- The favorite food of Manado people
Wakil Walikota Bitung Max J. Lomban, Selasa (21/02) 2012 menghadiri
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaku Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Manado Convention Center. Rapat dibuka oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. Djauhari Kansil, MPd dan dihadiri oleh Drs.Hadi Santoso Asisten Deputi Bidang Kebijakan Anggaran Kemenko Kesra RI, Drs. Kun Wildan, MBA Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Agus Manshur, SE, MA, Kasubdit Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas RI, Ir.Sentot Surya Satria, Perwakilan Bank Dunia, Drs.Adil Hamonangan Pangihutan, MM, Kepala BPKP Prov. Sulut, para Bupati/Walikota se Sulut, Fasilitator Kecamatan dan Desa serta Badan Kerjasama antar Desa.
Rapat dimaksudkan untuk melihat sejauhmana program PNPM telah berjalan di
daerah dan mencari tahu kendala yang dihadapi para fasilitator di lapangan.
PNPM-MPd merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dan kelompok perempuan, melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif, mengembangkan kapasitas pemerintah desa, menyediakan sarana/prasarana sosial ekonomi, melembagakan pengelolaan dana bergulir serta mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
Dalam kesempatan ini, Lomban mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar fasilitator yang sudah bekerja diatas 5 tahun seharusnya dibolehkan untuk diangkat menjadi PNS. "Pemerintah pusat perlu memperhatikan mereka yang telah berjuang dan membantu pemerintah dalam mengerjakan program-program pemerintah", kata Lomban. Lomban didampingi oleh Kepala BPM Ritha Tumewu SPd, Kepala Inspektorat Drs. A. P. Katuuk serta dari Bappeda dan Diinas PU.
(red)