Kamis, 28 Juni 2012 – 10:09 WITA Telah dibaca 655 kali

Onibala: Hargai Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Dalam rangka memantapkan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Pemprov SULUT melalui biro pemerintahan dan Humas, melaksanakan Rapat Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

Rapat yang digelar Rabu (27/6), bertempat di hotel Gran Puri Manado, dikuti oleh Sekretaris Dinas Kabupaten Kota Se SULUT, rapat tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi SULUT Drs M.M Onibala,Msi.

Dalam sambutannya Onibala menyatakan melalui kegiatan ini diharapkan setiap pejabat yang ada Kabupaten Kota dapat mengimplementasikan PP 19 Tahun 2010 guna mendukung peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

"Koordinasi, pembinaan serta pengawasan kabupaten kota harus terus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, sesuai tugas atributif dari Gubernur, Pemerintah Kabupaten Kota harus menghargai peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat", ujar Onibala.

Dilanjutkannya, pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemprov dengan instansi vertikal baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Onibala menegaskan, Pertemuan ini sangat penting dalam menata hubungan pemerintahan di daerah, khususnya penataan administrasi dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

"Saya harapkan semua pihak yang terkait, memiliki pemahaman dan komitmen yang sama atas peran Gubernur, kebijakan desertalisasi di daerah sebagai negara kesatuan peran pemerintah sangat kuat,setiap kebijakan pemerintah pusat harus dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah", papar Onibala.

Mantan pejabat Bupati Minahasa Selatan ini berharap, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat bagi Kabupaten Kota agar mampu mengurus usuran pemerintahan sesuai norma dan kriteria yang diinginkan pemerintah pusat.

Posisi Gubernur diharapkan dapat menjembatani pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam hal pengawasan. " Tugas dan wewenang Gubernur meliputi tugas atributif dan delegatif. Atributif yakni urusan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Kota. Koordinasi pengawasan pembinaan, pengawasan, menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga dan mengamalkan Idiologi Pancasila, memelihara stabilitas politik", kata Onibala.

Pelaksanaan tugas tersebut merupakan tantangan, perlu upaya keras dalam mensukseskan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah.

Melalui kegiatan ini semua agar memahami logis agar pengawasan Gubernur dapat berjalan dengan baik bagi instansi vertikal di Kabupaten Kota guna menunjang pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.(Kabag humas Ch Sumampow,SH,Med selaku jubir Pemprov).