Jumat, 4 Mei 2012 – 10:44 WITA Telah dibaca 786 kali

Pemprov Gelar Rapat Fasilitasi Status Hukum Batas Antar Negara

Persoalan garis batas atau titik koordinat perbatasan antar negara di wilayah perbatasan, merupakan persoalan urgen, karena menyangkut kedaulatan suatu negara dan dapat berujung pada persoalan pertahanan dan keamanan antar negara. Hal itu dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov SULUT, Drs. Mecky M Onibala, MSi saat membuka dan membacakan sambutan tertulis Sekdaprov SULUT pada rapat fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara RI-Philipina, di Hotel Grand Puri Manado, Kamis (3/5) kemarin.

Karena itu pemerintah memandang perlu, untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan harapan lembaga ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam mengelola batas wilayah dengan menetapkan dan menegaskan batas-batas terluar perairan yuridiksi dengan negara tetangga, pengamanan batas wilayah darat maupun laut, serta reformasi manajemen pengelolaan lintas batas, jelas Onibala. Onibala mengatakan, ditinjau dari aspek sasaran wilayah, maka pemerintahtelah menetapkan batas wilayah darat diarahkan pada segmen-segmen batas darat dengan negara tetangga malaysia, papua nugini, dan timor leste. Baik yang sudah disepakati maupun yang belum disepakati. Sedangkan pengelolaan batas maritim diarahkan pada batas laut teritorial (BLT) dan batas-batas perairan yuridiksi, yakni zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan batas laut kontinen (BLK).

Dalam kaitan itu, diingatkan bahwa permasalahan batas laut RI-Philipina sudah menjadi isu strategis yang berlarut-larut. Namun, hingga saat ini belum tercipta kesepakatan penegasan batas wilayah. Padahal, berbagai upaya telah dilaksanakan. Antara lain, melalui kegiatan yang telah dilaksanakan sejak atau sebelum UNCLOS 1982 seperti, Treaty Of Paris 1989 penjajakan perundingan tingkat teknos (1994) serta pertemuan informal (2000), maupun pertemuan teknos lanjutan forum join commision bordering comite (JCBC) 2001.
Dari beberapa pertemuan tersebut, belum ada ketetapan penentuan batas maritim, dimana Indonesia mengusulkan ditetapkannya prinsip proporsionalitas panjang pantai, dan median line bagi kawasan yang sempit, sedangkan Philipina pertimbangkan tentang masalah perikanan sebagai faktor relefan untuk mencari solusi yang equitable, ujar Onibala. Karena itu Onibala berharap, melalui kegiatan ini kiranya akan mampu melahirkan rekomendasi solutif dalam rangka penyelesaian penetapan batas antar negara, lebih khusus dengan negara Philipina.

Sementara Kaban Pengelola Kawasan Perbatasan Prov. SULUT B. Mononutu, SH menhebutkan kegiatan tersebut diikuti, unsur Forkopimda SULUT, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan, Pejabat Sipil, TNIdan Polri, Perguruan Tinggi dan LSM. Sedangkan pemateri berasal dari BNPP pusat, tambah mantan Karo Pemerintahan dan Humas ini.
(Kabag Humas Ch.Sumampow, SH MEd selaku jubir pemprov).