Selasa, 13 Maret 2012 – 06:06 WITA Telah dibaca 1711 kali

Hari Ini, Gubernur Saksikan Bupati-walikota Tanda Tangani Pakta Integritas

Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus.

Komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan pejabat penyelenggara negara terus digaungkan. Hal ini antara lain diwujudkan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Meneri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Gubernur sendiri bersama seluruh Gubernur se Indonesia, sebelum menerima DIPA Dana Dekonsentrasi dan dana-dana bantuan pusat lainnya yang diserahkan oleh Presiden RI di Jakarta Desember 2011 yang lalu, di hadapan Menteri Dalam Negeri RI telah menandatangani Pakta Integritas yang sama.

Sebagai tindak lanjutnya, pada hari ini, Selasa (13/3) para bupati dan walikota se Sulawesi Utara akan menandatangani Pakta Integritas di hadapan gubernur Sulawesi Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Acara ini akan dilaksanakan jam 09.00 di Ruang Huyula Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
"Sebagaimana undangan yang telah disampaikan, para bupati dan walikota diharuskan hadir tanpa diwakilkan karena masing-masing akan menandatangani pakta integritas dimaksud", ungkap jubir Pemprov SULUT, Christian Sumampouw.
Dokumen Pakta Integritas itu sendiri adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan sekuruh tugas dan fungsim tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kesanggupan untuk tidak melakukan KKN dan komitmen untuk menjaga integritas moral sebagai penyelenggara pemerintahan.
Pada kesempatan yang sama para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga akan menandatangani hal yang sama yang dikengkapi dengan Penetapan Kinerja yang akan menjadi acuan dan dasar penilaian kinerja tahun 2012 ini. Selanjutnya para bupati/ walikota akan melakukan hal yang sama untuk SKPD dan para camat di kabupaten/kota masing-masing.