Selasa, 24 Januari 2012 – 18:56 WITA Telah dibaca 2615 kali

Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140/2556/PMD tanggal 11 Agustus 2008 perihal Pengembangan Desa dan Kelurahan, Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 tentang Moratorium Pemekaran Desa dan kelurahan memintakan kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia untuk mempedomani ketentuan-ketentuan dalam rangka penataan desa dan kelurahan se Indonesia seperti PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan serta Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dan atau melakukan penundaan sementara (moratorium) terhadap Pemekaran Desa dan Kelurahan di wilayahnya sampai ada ketentuan yang lebih lanjut.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan pemekaran desa dan kelurahan yang akhir-akhir ini dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang tidak mematuhi persyaratan tersebut dalam peraturan-peraturan di atas. Disamping itu juga dengan pertimbangan bahwa saat ini sedang disusun RUU tentang Desa yang nantinya akan mengatur berbagai ketentuan tentang penguatan desa.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov SULUT Drs. M.M. Onibala, M.Si yang didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov SULUT B. Mononutu, SH mengatakan bahwa surat tersebut telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan akan disosialisasikan pada para bupati/walikota se Sulawesi Utara.

Asisten I juga memintakan perhatian dari Bupati dan Walikota se SULUT untuk mempedomani surat tersebut dan melakukan penghentian sementara (moratorium) pemekaran desa dan kelurahan di wilayahnya. Ditambahkan bahwa menurut isi surat tersebut, terdapat pengecualian bagi desa dan kelurahan yang benar-benar mengalami kesulitan geografis dan manajerial dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, seperti desa atau kelurahan di wilayah kepulauan, daerah terpencil dan daerah perbatasan tetap dapat mengusulkan untuk pemekaran dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Dengan moratorium ini, sambil menunggu diundangkannya RUU tentang Desa, diharapkan penataan desa dan kelurahan akan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga beban-beban yang ditimbulkan akibat pemekaran desa yang tidak sesuai ketentuan dapat dikurangi di masa yang akan datang. (Kabag Humas Ch. Sumampow, SH.M.Ed selaku Jubir Pemprov SULUT)