Jumat, 23 September 2011 – 07:43 WITA Telah dibaca 1331 kali

Ashari Kritik Roling Manado

Kantor Walikota Manado di bilangan Sparta Tikala.

Rolling pejabat yang dilakukan Walikota Manado Vecky Lumentut pada Rabu (24/8) pekan lalu juga mendapat kritik dari Kepala BKN RI Dr. Edy Topo Ashari. Menurut Ashari, tindakan Walikota Manado yang melakukan pelantikan tanpa persetujuan Gubernur SULUT merupakan tindakan yang sangat keliru dan sangat menyalahi aturan. Ditambah lagi, dari rolling tersebut ada 14 pejabat yang dinonjobkan. '‘Soal rolling sudah ada aturan yang jelas. Jangankan posisi Sekot, berdasarkan aturan, untuk mutasi pejabat eselon II harus seijin Gubernur’,' ujar Ashari di hadapan sejumlah wartawan, selesai acara peresmian kantor regional IX BKN SULUT, Kamis (22/9) kemarin.

Lanjut Ashari menjelaskan, masalah rolling dan non job Pejabat Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota wajib dikonsultasikan ke Gubernur yang bertindak sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tanpa kosultasi dan persetujuan Gubernur otomatis pelantikan tidak boleh dilakukan. Tapi kenyataan yang ada para Bupati/Walikota tetap melakukan pelantikan dengan konsekuensi pejabat yang dilantik hanya berstatus PLT (pelaksana tugas), seperti yang dilakukan Walikota Manado. '‘PLT itu hanya bersifat sementara, dan Pejabat yang PLT tidak boleh mengambil keputusan’,' tegas Ashari.

Menurut Ashari, kejadian yang terjadi di Manado memang sering juga ditemui di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemahaman soal otonomi daerah yang kebablasan yang kemudian berimbas pada PNS. Para Bupati/Walikota, apalagi yang terpilih dari hasil pemilihan langsung, merasa punya hak otonom yang sebebas-bebasnya, termasuk soal pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatannya, sekalipun itu sudah sangat menyalahi aturan. '‘Soal mengangkat dan memberhentikan PNS dalam satu jabatan itu ada aturannya, tidak boleh semau kepala daerah. Apalagi kalau sudah pada tingkatan eselon II’,' jelas Ashari sembari mengatakan kalau pihak BKN paling bahagia kalo pejabat Pimpinan negara orang birokrat yang mengerti aturan birokrasi. '‘Supaya konsepnya bisa nyambung, seperti Gubernur kalian (DR. S. H. Sarundajang) yang benar-benar paham aturan kepegawaian dan mau mendalami apa sebenarnya yang dimaksud dengan reformasi birokrasi’,' tambah Ashari sembari tertawa lepas.

Hal senada juga diungkapkan Deputi Bina Kinerja dan Perundang-undangan BKN RI Koesprio Murdono, M.Si. Malah dengan tegas Murdono mengatakan kalau pelantikan yang terjadi di Manado secara aturan tidak sah. '‘Semua pelantikan pejabat eselon II di Kabupaten/Kota harus dikonsultasikan pada Gubernur, itu sudah diatur dengan jelas dalam aturan’,' tukas Murdono sambil menghimbau agar para Kepala daerah jangan terlalu sering mem-PLTkan pejabat eselon II, karena PLT tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. '‘Apalagi kalau mengganti posisi Sekda. Jadi harusnya diusulkan dan dikonsultasikan ke Gubernur nama yang akan diganti dan nama yang akan mengganti, disertai dengan alasan-alasan pergantian’,' jelas Murdono.