Rabu, 13 April 2011 – 19:03 WITA Telah dibaca 1499 kali

Mantapkan Tugas Kehumasan, Mendagri Keluarkan Aturan

ilutrasi foto

Dalam rangka meningkatkan peranan, tugas, dan fungsi dibidang kehumasan dalam pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika dilingkungan Pemerintah, maka telah ditetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kehumasan dilingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Permendagri yang dimaksud adalah Permendagri No 13 Tahun 2011.

Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Mecky Onibala, M.Si, dalam Permendagri No 13 tahun 2011 itu, secara jelas diatur tentang tugas pokok dan fungsi dari kehumasan. '‘Dalam Permendagri itu dijelaskan bahwa yang disebut dengan humas pemerintah adalah aktifitas lembaga dan atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya’,' jelas Onibala.

Sembari menambahkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. Sedangkan pemerintah daerah itu sendiri yakni menunjuk pada Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Lebih lanjut Onibala menjelaskan, dalam Bab II pasal 5 Permendagri tersebut secara jelas mengatur tentang tugas dari Pejabat Kehumasan Provinsi, dalam hal ini Kepala Bagian Humas yang bertindak sebagai juru bicara Gubernur. '‘Pejabat kehumasan secara fungsional harus terus berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal meminta pendapat mengenai rencana penyeampaian informasi tertentu, meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan, keputusan dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu, dan menyampaikan laporan tentang umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap perlu.

Selain itu, sesuai aturan pejabat kehumasan juga harus diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan kerja masing-masing’,' tutur Onibala.

Atas dasar itu, maka berdasarkan permendagri tersebut, maka pejabat kehumasan diberikan wewenang untuk mencari, mengolah dan menganalisa informasi, serta menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. '‘dan pedoman Permendagri ini telah diterapkan Pemprov SULUT, dalam hal ini secara langsung Gubernur SULUT bapak DR. S. H. Sarundajang telah menunjuk Kepala Bagian Humas C. H. Sumampow, S.H, M.Ed bertindak sebagai juru bicara Gubernur’,' tegas Onibala.(Humas Pemprov SULUT)