Senin, 25 Juni 2012 – 00:16 WITA Telah dibaca 1950 kali

Atasi Lonjakan Harga Gula Pasir

Mailangkay: Penyediaan dan Distribusi Gula Pasir Perlu Diatur dengan Perda

Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH di ruang kerjanya.

Legislator gedung cengkih, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH menganggap sudah sangat mendesak untuk segera dibuatkan peraturan daerah (Perda) tentang pengaturan persediaan dan distribusi gula di provinsi Sulawesi Utara. Hal ini karena lonjakan kenaikan harga gula pasir yang semakin tinggi akibat dari berkurangnya pasokan gula pasir di pasaran Sulawesi Utara yang dikarenakan tidak berimbangnya supply dan demand gula pasir di daerah ini sehingga menyebabkan stok row sugar atau bahan baku gula pasir yang dibutuhkan oleh perusahaan pabrik gula nasional terbatas. sehingga berdampak pada berkurangnya produksi gula pasir yang dihasilkan oleh perusahaan pabrik gula nasional,

"Berkurangnya pasokan gula pasir di pasaran Sulawesi Utara yang dikarenakan tidak berimbangnya supply dan demand gula pasir di daerah ini menyebabkan stok row sugar atau bahan baku gula pasir yang dibutuhkan oleh perusahaan pabrik gula nasional terbatas sehingga berdampak pada berkurangnya produksi gula pasir yang dihasilkan oleh perusahaan pabrik gula nasional", ungkap angota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Utara itu kepada SUARAMANADO melalui sms yang diterima dini hari ini, Senin (25/6).

Menurut politisi kawakan Partai Golkar SULUT itu, keberadaan Perda akan mengatur berbagai hal tentang persediaan dan distribusi gula pasir.

"Dalam Perda diatur adanya jaminan higienitas pasokan gula pasir yang dikonsumsi masyarakat SULUT, kedua adanya jaminan stok atau kebutuhan gula pasir yang dibutuhkan masyarakat SULUT, ketiga adanya jaminan distribusi gula pasri sampai ke pedesaan dengan harga yang relatif sama dengan wilayah lainnya di SULUT, keempat adanya jaminan stabilitas harga gula pasir di SULUT, kelima diatur juga tentang pemberian kewenangan pada gubernur melakukan tender terbuka untuk mendapatkan perusahaan pabrik gula nasional yang bersedia membuat kontrak dengan pemerintah daerah SULUT guna menjamin empat hal tersebut di atas", jelas Mailangkay.

Selanjutnya, Mailangkay menambahkan, diatur juga dalam kontrak tersebut agar gubernur harus memfasilitasi sehingga pemerintah pusat dapat mensuplai atau memberikan izin impor row sugar yang dibutuhkan oleh perusahaan pabrik gula nasional tersebut dalam memproduksi gula pasir yang dibutuhkan masyarakat SULUT.

"dengan adanya Perda tersebut maka gubernur dapat melakukan tender terbuka untuk mendapatkan perusahaan pabrik gula nasional yang bersedia menjadi penyedia dan mendistribusi gula pasri di SULUT dengan tidak melarang perusahaan pabrik gula pasir lainnya yang tidak memenangkan tender untuk dapat memasok juga gula pasir di SULUT. Kebijakan ini tentu akan sangat menguntungkan masyarakat konsumen gula pasri di SULUT", tutupnya.