Jumat, 2 Desember 2011 – 08:24 WITA Telah dibaca 1152 kali

Satu Hari Saja, Wakil Rakyat SULUT Rugikan Rakyat Rp. 36,3 Juta

Kantor Dewan Provinsi SULUT.

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulaewesi Utara (SULUT) yang menjadi pusat kegiatan para wakil rakyat sebagai tumpuan masyarakat SULUT sebagai wadah penyaluran aspirasi, untuk kesekian kalinya kantor mereka kosong. Hal tersebut terjadi Kamis kemarin, dan diperkirakan ketidak hadiran para legislator SULUT hari tersebut mencapai Rp.36,3 juta. Padahal setiap bulannya, uang rakyat yang dihabiskan untuk membiayai upah para anggota DPRD SULUT yang kini berjumlah 44 anggota adalah Rp.726 juta, atau per anggota menerima jatah sebesar Rp.16.5 juta atau Rp.8 miliar 712 juta rupiah per tahun, belum lagi ditambah dengan beberapa tunjangan rapat dan tunjangan komisi, sungguh suatu angka rupiah yang fantastis.
Namun sayangnya, masyarakat dirugikan karena hampir tak satupun anggota DPRD SULUT yang masuk kantor, sedangkan masih banyak kepentingan masyarakat yang harus mereka kerjakan.

Tidak sampai di situ kerugian dari masyarakat, dari ke 44 anggota DPRD SULUT, ada beberapa anggota Dewan yang malas ngantor, kalaupun mereka hadir saat ada kegiatan DPRD SULUT yang berkaitan dengan masyarakat, kebanyakan mereka hanya diam, seperti lagu rakyat, "datang, duduk, diam dan duit".

Dari pantauan wartawan selama beberapa bulan terakhir, ada beberapa anggota DPRD SULUT yang minim ngantor dan bahkan hampir tidak kelihatan dalam kegiatan DPRD SULUT tiap bulannya. Namun saat berangkat keluar daerah justru mereka yang paling Rajin mempersiapkan diri untuk berangkat, mereka adalah: Akbar Datunsolang anggota Komisi I, Bart Senduk Anggota Komisi II, Priscillia Cindy Wurangian anggota Komisi III, Sjeny Kalangi, Winda Titah anggota Komisi IV, Veronika Ponto anggota Komisi IV, dan Lady Diana Rogi Anggota Komisi IV
Hal ini tentunya sangat disayangkan, padahal mereka telah dipilih masyarakat untuk perjuangkan nasib Rakyat malah mangkir dari tanggung jawab.

Masyarakatlah yang menilai dan pastinya masyarakat sudah memiliki penilaian politik yang baik sehingga rakyat SULUT tentunya sudah tidak ingin dibodohi lagi. (Nando)