Sabtu, 22 Oktober 2011 – 19:49 WITA Telah dibaca 1460 kali

Pembahasan Anggaran Secara Tertutup

Ramdhani: Itu Bahaya Laten di Orde Baru

Benny Ramdhani

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (SULUT) bersama pihak eksekutif beberapa hari belakangan ini, konsen melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2012. Namun bagi Benny Rhamdani, Anggota Komisi IV DPRD SULUT ini mengkritisi pembahasan anggaran, dikarenakan adanya pembahasan secara tertutup.

"APBD SULUT tahun 2012 berkisar 1,2 triliun, itu bukan milik 45 anggota DPRD saja, tapi milik sekitar 2 juta orang penduduk SULUT, sehingga pembahasan anggaran tidak perlu dilakukan secara tertutup, karena pembahasan tertutup merupakan penghianatan kepada rakyat. Sehingga, segala tindakan Dewan harus tunduk kepada rakyat yang diapresiasikan melalui pembahasan anggaran yang pro rakyat. Sekali lagi pada rapat sinkronisasi dengan badan anggaran tidak boleh dilakukan tertutup, yang mengesankan seolah-olah rakyat tidak boleh menyaksikan secara langsung setiap proses dan tahapan pembahasan", tegas Ramdhani, Sabtu (22/10) melalui telepon.

Lanjut Ramdhani, bahkan secara yuridis, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang rakyat untuk mengikuti proses pembahasan anggaran, karena semua yang kita bahas saat ini, adalah uang rakyat. Pembahasan ini seharus tidak dilakukan secara tertutup.
"Yang dikategorikan rapat tertutup, jika pembahasannya menyangkut keselamatan negara. Pembahasan anggaran tidak berkaitan dengan hal yang bersifat rahasia", Jelas Ramdhani.

Ditambahkan Rhamdani, rakyat perlu mengetahui secara terbuka pembahasan anggaran yang dilakukan DPRD bersama pihak eksekutif sebagai bagian keterbukaan publik, sehingga pembahasan yang dilakukan secara tertutup jelas merupakan pembahasan yang patut dicurigai.

"Saya melihat, pada pembahasan RKA APBD 2012 yang sudah berlangsung beberapa hari di DPRD SULUT, sebagian pembahasan oleh komisi-komisi dengan SKPD pemprov dilakukan secara tertutup, dan ini harus diketahui oleh masyarakat. Untuk itu Komisi IV tidak pernah melakukan rapat tertutup selama pembahasan ini", tandas Ramdhani.