Jumat, 14 Oktober 2011 – 09:36 WITA Telah dibaca 1965 kali

Adanya Ribuan Warga Indonesia Ilegal di Filipina

Perlu Adanya Perhatian dari Pemerintah Pusat

Melihat banyaknya warga Negara Indonesia (WNI) yang selalu ke Negara Filipina secara illegal, untuk itu baik Pemerintah Pusat, maupun Propinsi dan Pemerintah setempat, agar dapat mencarikan solusi dengan kejadian ini.

Hal ini dikatakan oleh Mikson Tilaar, ST, sebagai Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (SULUT) kepada SUARAMANADO, Jumat (14/10) saat dihubungi melalui telepon.

Menurut Tilaar, ada sejumlah puluhan ribu penduduk Indonesia yang dikatakan Ilegal di Negara tetangga yaitu Negara Filipina, ini perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Pemerintah setempat, untuk dicarikan solusi bagi warga Negara Indonesia yang ada di Filipina.

"Janganlah Penduduk kita kehilangan status sebagai kewarga Negaraan Indonesia, atau tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga Negara", ujar Tilaar.

Lanjut Tilaar, masalah ini akan berpengaruh pada dampak stabilitas dan investasi.

"Kenapa saya katakan investasi, karena sebaliknya juga ada diduga warga Negara Filipina, tetapi setelah diketahui warga Negara kita dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan itu perlu didata oleh Pemerintah Indonesia", tegas Tilaar.

Lanjut Tilaar, dengan adanya hal ini, dilihat dari pemerintah Kota Bitung sudah mengambil langka-langka dengan mendata mereka dilingkungan kelurahan masing-masing, dan mendapatkan surat keterangan tinggal sementara dan itu perlu, supaya ada keseriusan dari pemerintah.

"Perlu kita Dorong supaya terselesai masalah status kependudukkan saudara-saudara kita yang bisa dikatakan tidak jelas (Non stigman)", jelas Tilaar.

Ditanyakan dengan kemauan WNI yang menginginkan tinggal di Negara Filipina dari pada di Negara mereka sendiri yaitu Indonesia, Tilaar mengatakan, inilah yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat, sehingga menjadikan Pulau-pulau terluar atau daerah perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatua Repubik Indonesia (NKRI).

"Kita ketahui bersama, paradigma yang lalu saudara-saudara kita ini, dan kondisi hari inisecara budaya, bahasa mendapatkan sembilan bahan pokok untuk hidup, mereka lebih gampang mendapatkan dari Negara Filipina, atau pun dari pengetahuan siaran TV maupun Radio", urai Tilaar.

Ditambahkan Tilaar, dengan adanya isu sentral ini, isu yang cukup menarik, isu yang cukup seksi, hingga ada kita kenal Badan pengelolaan perbatasan, dan hal ini nanti bisa menjadi perhatian dari lintas Departemen pemerintah Pusat sudah mengkaji mengola dan sementara kerja.

"Bagaimana masalah ini bisa di seriusi, sehingga nantinya saudara-saudara kita yang bisa dikatakan lebih condong ke Negara Filipina, itu bisa pulang ke Indonesia, dan ini perlu ada langka-langka yang serius dari Pemerintah kita, dan saya percaya pemerintah sedang bekerja untuk hal itu", tandas Tilaar, legislator dapil Bitung ini.