Kamis, 26 April 2012 – 17:48 WITA Telah dibaca 1191 kali

Wabup: Pengawasan Cakupannya Luas, Tidak Hanya Soal Kedisiplinan

Sikap kritis berbagai elemen masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak membuat pasangan Bersatu (bersama Salihi-Tuuk) marah. Bupati Hi Salihi B Mokodongan dan Wabup Yanny Ronny Tuuk STh, malah terus mengayunkan langkah untuk menyatukan persepsi sesuai dengan visi mereka, Terwujudnya Bolaang Mongondow Yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera. '‘Saya dan pasangan saya (Wabup Yanny R Tuuk STh, red) menginginkan pemerintahan yang baik dan bersih’,' harap Mokodongan di Kantor Bupati, Lolak, baru-baru ini.

Salihi mengatakan, begitu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Apalagi ini bagian dari amanah rakyat Bolmong untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ke depan. '‘Ini demi rakyat Bolaang Mongondow yang sama-sama kita cintai’,' jelasnya.

Selama ini, soal kedisiplinan yang diterapkan Bersatu belum begitu menyentuh hati ribuan PNS. Namun ke depan mau tak mau yang namanya aturan harus ditegakkan. Apalagi menyangkut kedisiplinan dan loyalitas, serta profesional, sudah pasti dinomorsatukan. Termasuk dalam menjalankan tugas sehari-hari harus sesuai dengan tupoksi yang diamanatkan. '‘Tri matra memang tidak cukup tetapi kesadaran kita semua untuk bekerja, bekerja dan bekerja lebih ikhlas dan tulus’,' kata Salihi.

Dikonfirmasi terpisah, Wabup Yanny R Tuuk STh menyatakan bahwa dirinya akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok yang diberikan negara. Pengawasan cakupannya luas, tidak hanya soal kedisiplinan, tetapi bagaimana pengelolaan dan manajemen keuangan di masing-masing SKPD berjalan sesuai dengan aturan ketentuan perundang-undangan. '‘Tidak boleh itu (larangan, red), itu melanggar bila APBD yang pro rakyat disalahgunakan’,' tandas politikus partai PDIP Bolmong itu.

Menurunnya disiplin PNS terlihat jelas pada saat apel pagi di Kantor Bupati, Rabu (25/4) kemarin. Bahkan, rasa kecewa pun terpancar di wajah Asisten II Drs Djek Damopolii saat mengambil bagian apel pagi. '‘Saya hanya berharap PNS yang belum sempat hadir untuk terus meningkatkan disiplin waktu, begitu juga yang ikut apel untuk terus dipertahankan’,' aku Damopolii, diiyakan Plt Sekda Bolmong Drs Hi Farid Asimin MAP.

Sementara itu, sejumlah PNS Bolmong yang ditemui tim Pemberitaan Humas Bolmong mengaku, siap mengikuti segala ketentuan. Apalagi bukan barang baru lagi kalau dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin PNS. Namun, ada juga yang siap menerima konsekuensi bila peraturan tersebut diterapkan, apalagi menyangkut absensi sidik jari yang mengharuskan PNS untuk melakukan absensi tersebut. '‘Kalau memang itu keharusan kami siap tetapi harus benar-benar diterapkan tanpa pilih kasih’,' kata mereka yang minta namanya tidak dikorankan.