Jumat, 13 April 2012 – 13:36 WITA Telah dibaca 1170 kali

Hi Sahili B Mokodongan, Yakin Raih Opini WTP

Bupati Bolmong Hi Salihi B Mokodongan kembali menegaskan ke depan daerahnya akan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atau opini WTP. Dia percaya seluruh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) merupakan satu tim yang siap bekerja, bekerja dan terus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan.

Ia mengatakan, dirinya bersama wabupatii Yanny Ronny Tuuk STh di bantu pimpinan SKPD adalah orang-orang yang ikhlas dan tulus bekerja, demi Bolmong yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. '‘Mereka (pimpinan SKPD) orang-orang yang punya integritas tinggi. Jadi tidak perlu khawatir kita bisa diintervensi, apalagi kita bekerja profesional tanpa tabrak aturan. Kami ini adalah pasangan yang berani dan tangguh sesuai yang diamanahkan rakyat se Bolmong’,' ungkap Salihi sebelum mengikuti Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota Tahun 2012 di Kementerian Dalam Negeri RI Kalibata Jakarta.

Yang jelas, lanjut SBM, daerahnya akan mengikuti jejak provinsi SULUT dalam meraih opini WTP dari BPK. Namun, meraihnya tidak mudah, hanya dengan kerja keras dan bergandengan tangan opini ini bisa diwujudnyatakan. Harusnya, menurut Salihi, agar bisa mendapat opini tertinggi itu, satuan-satuan SKPD harus perlu tahu persis pengelolaan keuangan dan tertib administrasi.

Apalagi menurut laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada tiga masalah utama yang sering ditemui sewaktu mengaudit keuangan kabupaten/kota di SULUT yakni masalah aset daerah, perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa’.‘Hal ini perlu mendapat perhatian serius, supaya ke depan daerah kita ini bisa meraih opini itu’,' pesannya sambil menambahkan harus proaktif mencari tahu jalan atau cara bagaimana dalam mengelola keuangan yang benar, apalagi tahun ini memiliki komitmen meraih opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) yang dibarengi upaya memperbaiki temuan BPK pada opini tahun 2010 lalu.