Selasa, 10 April 2012 – 12:19 WITA Telah dibaca 1332 kali

Bobato Bolmong Terima ADD-TPAPD

Bila tak ada halangan, pertengahan April ini sebanyak 1.671 orang bobato (perangkat desa) Kabupaten Bolaang Mongondow bakal menerima dana tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) tahun anggaran (TA) 2012.

Dana ini diserahkan PT Pos dan Giro Indonesia (PT Posindo) Cabang Kotamobagu yang pada 24 Maret lalu melakukan penandatanganan nota kesepakatan lewat MoU (Memorandum of Understanding) bersama Pemkab Bolmong. Bahkan dalam MoU ini Bupati Hi Salihi B Mokodongan dan Wabup Yanny Ronny Tuuk STh turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

Data yang diperoleh dari BPMD Bolmong, tercatat dana TPAPD 2012 mencapai Rp4,1 miliar. Dana ini akan dibagikan kepada 1.671 orang bobato dengan besaran tunjangan, yakni Rp1,250 juta untuk sangadi, sekdes Rp1 juta dan kaur/porobis/kadus sebesar Rp750 ribu per bulan. Sedangkan dana ADD diperuntukkan bagi 190 desa yang terbagi atas 152 desa definitif dan 38 lainnya untuk desa persiapan. Selanjutnya untuk desa definitif besaran dana mulai dari Rp39 juta hingga Rp76 juta. Sedangkan untuk desa persiapan rata-rata Rp25 juta. '‘Jangan sampai dana ini dibagi-bagi para perangkat desa tanpa ada pertanggungjawaban. Artinya bukan untuk memperkaya diri sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat di desa’,' kritik Rinaldi Potabuga dan Murianto Mokoginta, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi ternama di Kotamobagu itu.

Penyaluran ADD/TPAPD ini mendapat apresiasi dari pasangan Bersatu (bersama Salihi-Tuuk). Apalagi kedua top eksekutif Bolmong itu merupakan pemimpin yang langsung dipilih rakyat lewat pilkada awal tahun 2011 lalu dan baru memimpin Bolmong sekira 10 bulan ini’.‘Jangan sampai uang negara ini disalahgunakan’,' pesan SBM, sembari mengingatkan untuk selalu dalam bingkai aturan perundang-undangan tanpa tabrak aturan.

Menurut Kepala BPMD Bolmong Drs Mangkat Wahid, dana ADD/TPAPD ini memang pencairannya super ketat. Apalagi selain melalui satu persyaratan dan melibatkan seluruh perangkat desa, juga pra pencairan harus mengurus rekening di kantor pos pembantu terdekat’.‘Jadi, jangan ada yang main-main dengan dana ini, apalagi menyangkut uang negara’,' tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan ADD/TPAPD harus lebih transparan kepada masyarakat. Apalagi nantinya akan ada laporan pertanggungjawaban per triwulan’.‘Memang harus seperti ini (proses pencairan, red), supaya masyarakat tidak dirugikan’,' katanya.

Mantan Sekretaris BPMD Bolmong ini kembali menjelaskan, dalam proses pencairannya, masing-masing desa juga harus memasukkan perdes tentang APBD Desa serta harus memasukkan SPJ atau pertanggungjawaban tahun sebelumnya (TA 2011). Apalagi, tahun ini (2012) ADD diperuntukkan untuk sekira 190 desa yang terbagi atas 152 desa definitif dan 38 desa persiapan. Selanjutnya, besaran dana untuk desa definitif antara sekira Rp39 juta hingga sekira Rp76 juta. Sedangkan untuk desa persiapan rata-rata sebesar Rp25 juta. '‘Jangan sampai ada yang tidak memasukkan pertanggungjawaban, apalagi langsung ke kantor Pos dan Giro’,' tegasnya.

Inilah Persyaratan ADD/TPAPD Tahun 2012

A.Syarat dan besaran TPAPD: Mengajukan daftar perangkat desa yang ditandatangani oleh sangadi (kepala desa) dan camat, serta melampirkan fotokopi surat pengangkatan. Besaran tunjangan Rp1.250.000 untuk sangadi, Rp1.000.000 untuk sekdes (sekretaris desa), dan Rp750.000 untuk kaur/porobis/kadus per bulan.(catatan para sangadi diharapkan agar sebelum akhir triwulan II harus memasukkan daftar TPAPD Triwulan I).

B.Syarat dan besaran ADD: Syarat untuk memperoleh ADD yakni harus ada rekomendasi dari BPMD berupa surat pernyataan diatas meterai yang isinya menyangkut bagaimana supaya pengelolaan ADD tidak terjadi penyimpangan serta harus ada rekening di kantor pos pembantu terdekat.