Senin, 2 April 2012 – 17:02 WITA Telah dibaca 1153 kali

Mokodongan-Tuuk Ingatkan Disiplin

Meski Bupati Hi Salihi B Mokodongan (SBM) berada di Jakarta untuk mengikuti orientasi kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri RI, tetapi tidak ada alasan untuk meninggalkan tugas dan disiplin selaku pegawai negeri sipil (PNS). Ini disuarakan Bupati SBM mengingat keberadaan beliau di Jakarta sampai dengan 14 April mendatang. '‘Seluruh pimpinan SKPD untuk tidak putus-putusnya memotivasi PNS tentang peningkatan disiplin, apalagi disiplin jelas termaktub di dalam PP 53 (Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, red)',' pesan SBM sebagaimana yang disampaikan Plt Sekda Drs Hi Farid Asimin MAP melalui press release ke Bagian Humas Bolmong, kemarin.

Dia menambahkan, pemerintahan Bersatu (bersama Salihi-Tuuk) juga memberikan kemudahan kepada seluruh PNS yang asal luar Lolak untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing. Kendatipun tinggal di Bolmut, Bolsel, Boltim, Kota Kotamobagu, dan daerah pesisir Poigar, Sang Tombolang dan Bolaang, serta Dumoga Raya (Dumoga Barat, Dumoga Utara dan Dumoga Timur) dan luar Bolmong Raya, tetapi PNS yang bersangkutan harus datang tetap waktu. Artinya harus datang rutin mengikuti apel pagi dan sore. '‘Kita sendiri (PNS itu sendiri, red) yang harus mampu membagi waktu, ini supaya kita tidak ketinggalan. dan selaku pegawai negeri kita dituntut bekerja profesional dengan tetap mengedepankan tri matra pengabdian’,' ajak Asimin.

Mantan Kadis Sosial Bolmong itu kembali menjelaskan, sistim absensi sidik jari juga hampir semua SKPD sudah melaksanakannya, tetapi informasi yang masuk masih ada PNS yang belum melapor kebagian kepegawaian untuk bahan inventarisir yang nantinya dimasukkan ke dalam program absensi tersebut. '‘Semua PNS harus pro aktif dan kooperatif karena absensi ini salah satu penilaian untuk penerimaan TPP, jangan salahkan orang lain kalau tunjangan TPP tidak diterima penuh tetapi berani menyalahkan diri sendiri’,' pesan Asimin.

Di tempat terpisah, Kepala BKD Bolmong Sunge Paputungan Bsc turut membenarkan pernyataan panglima Baperjakat itu. Menurutnya, peningkatan disiplin memang mutlak dilaksanakan seluruh PNS tanpa terkecuali mengingat aturan perundangan-undangan, salah satunya jelas termaktub di dalam PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. '‘Baik bupati maupun Wabup (Hi Salihi B Mokodongan dan Yanny Ronny Tuuk STh, red) selalu menekankan pentingnya peningkatan kedisiplinan PNS. Itu memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’,' jelas Paputungan, kemarin.

Sementara itu, sejumlah PNS di Bolmong mengaku, mereka tetap mengikuti ketentuan perundangan dan aturan yang ada di Pemkab Bolmong. Namun, ada juga PNS yang menginginkan agar kembali ke era 1980-an, dimana kala itu seluruh PNS wajib memasukkan buku saku PNS. Dimana buku saku ini menulis dan memuat tentang aktivitas si PNS yang bersangkutan. '‘Kala itu sebelum sidik jari (belum ada sistim absensi sidik jari, red), kami menulis aktivitas harian, jadi sebelum apel sore buku saku kami itu sudah diserahkan ke pimpinan untuk ditandatangani’,' kata mereka, kemarin.

Data yang dihimpun tim Informasi Bagian Humas Bolmong, rata-rata PNS sejak Senin (02/4) antrian untuk melakukan absensi sidik jari. Namun ada juga yang tidak sempat karena sudah datang terlambat, serta belum terinfentarisir. Selanjutnya, aturan PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS sangat jelas memuat sangsi, terlebih pasal 8 angka 9. '‘Memang sangat keras sangsinya kalau tidak mematuhinya, selaku abdi negara kita harus taat asas dan takut tabrak aturan’,' tambah Asisten I bidang Pemerintahan Drs Cristoffel T Kamasaan, diiyakan Asisten II Drs Djek Damopolii dan Kepala BP3MS Ir Hi Djakia Mokodongan MAP.