Rabu, 23 Februari 2011 – 07:37 WITA Telah dibaca 1924 kali

Minta Penyelesaian Tanah di Bolmong Yang Belum Dibayar Pemprov

Warga Bolmong Datangi DPRD SULUT

Gerbang kota Kotamobagu.

Sekitar 20 warga Dumoga kabupaten Bolmong, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) SULUT untuk mempertanyakan sisa pembayaran ganti rugi tanah warga yang telah digunakan untuk lahan transmigrasi. Warga yang berasal dari empat desa, masing-masing desa Doloduo, desa Wandabaru, desa Maligan dan desa Popondayan tersebut menuntut janji anggota dewan yang dapil Bolmong. Kedatangan warga Bolmong disambut oleh anggota DPRD SULUT daerah pemilihan Bolmong Raya, yaitu Idrus Mokodompis, Syenny Kalangi, dan Hi. Soenardy Soemanta.

Dalam pertemuan, para legislator asal Bolmong mengatakan bahwa semua anggota DPRD SULUT dari daerah pemilihan (Dapil) Bolmong selalu berusaha agar sisa ganti rugi tanah cepat diselesaikan. Namun, anggota dewan hanya bisa untuk mengusahakannya, karena yang membayar itu pemerintah provinsi SULUT.

Pernyataan anggota dewan tersebut mendapat tanggapan dari warga, bahkan mereka mempertanyakan kinerja para wakil rakyat Bolmong itu.

"Seharusnya, mereka memperjuangkan nasib kami. Sebab kami hanya rakyat kecil yang hidup serba susah. Kami menuntut janji mereka yang katanya ingin membantu kami", ujar Abdul Majid Haju warga Doloduo.

Warga berharap agar segera mendapatkan ganti rugi tanah mereka yang telah dijadikan lahan transmigrasi. Menurut warga, yang dituntut hanya sisa ganti rugi tanah yang belum dibayar. Karena sebagiannya, sudah terbayarkan sejak tahun 2003 lalu. Namun sayangnya, tidak semua pemilik tanah telah mendapat setengah pembayaran. Mukase Damopolii, salah satu warga dari desa Popundayan mengaku belum mendapatkan pembayaran sepeserpun.

"Saya memiliki tanah seluas 300 hektar, namun hingga saat ini, belum menerima pembayaran seperserpun", ujarnya dengan wajah sedih. Ditambahkannya, bukan hanya dia saja yang belum mendapatkan pembayaran.

"Semua dari Popundaya belum pernah dibayar", tambahnya.

Dijelaskannya, harga lahan yang dituntut tinggal 5 juta per hektar. Sedangkan sebelumnya, yang sudah dibayar 10 juta per hektar. Karenanya, warga meminta agar para wakil rakyat bisa memahami dan membantu mereka mendapatkan haknya.