Sabtu, 24 Maret 2012 – 18:14 WITA Telah dibaca 1229 kali

Lagi, Wagub Warning Pompa Bensin

Wakil gubernur SULUT, Djouhari Kansil.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil kembali menegaskan agar pihak SPBU benar-benar memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ada. Antara lain tidak melayani warga yang datang membeli BBM dengan membawa gelon selain yang diperuntukkan bagi nelayan, itupun dibuktikan dengan surat keterangan.

Penegasan ini disampaikan Kansil ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bolmut pada Rabu (22/3) kemarin dan mendapati ada SPBU yang menyalahi ketentuan penjualan. Bahkan dalam sidak tersebut Kansil sempat memergoki ada 3 unit kendaraan dengan masing-masing kendaraan memuat 5 drum berkapasitas 100 liter yang sementara antri untuk mengisi BBM.

Setelah dilakukan kroscek kepada pengendara 3 kendaraan tersebut, mereka mengaku kalau pembelian tersebut mendapat ijin dari Dinas Perindustrian Bolmut. dan pengakuan ini dapat dibuktikan mereka dengan memperlihatkan surat ijin dimaksud. Ironisnya lagi, para sopir tersebut mengaku kalau mereka membayar langsung ke pemilik SPBU untuk membeli BBM dengan harga Rp 6000 per liter. '‘Ini sangat menyalahi aturan. Bayangkan saja berapa harga BBM yang harus dibeli masyarakat jika dari pihak SPBU saja sudah menjual dengan harga sebegitu’,' sesal Kansil.

Menurut Kansil, ketika menyusun APBN tahun 2012 Pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia per barel US$ 90 atau Rp 792.000 (berdasarkan kurs 1 US$ = Rp 8.800). 1 barel sama dengan kira-kira 159 liter. Jadi ketika itu perkiraan harga minyak mentah Indonesia Rp 4.981 per liter. Itu harga minyak mentah. dari minyak mentah untuk dapat dijadikan bensin premium dan untuk menyalurkannya sampai ke pompa bensin diperlukan biaya kira-kira Rp 3.019 per liter. Jelaslah bahwa ketika menyusun APBN 2012 perkiraan harga pokok dan biaya distribusi bensin premium adalah Rp 8.000 per liter.

Agar tidak memberatkan masyarakat, bensin premium dijual bukan dengan harga 8000 tetapi dengan harga yang lebih murah yakni Rp 4.500 per liter. Artinya untuk setiap liter ada selisih harga sebesar Rp 3.500 yang ditanggung oleh Negara. '‘Kalau praktek penjualan BBM menyimpang, artinya subsidi yang diberikan Negara itu hanya untuk mensejahterahkan pihat tertentu. Sementara tujuan utama dari pemberian subsidi tersebut agar tidak memberatkan masyarakat’,' tukas Kansil sembari kembali menegaskan agar jangan ada lagi SPBU di SULUT yang melakukan praktek-praktek tidak baik sebagaimana yang didapatinya ini. (Jubir Pemprov SULUT, C. H. Sumampow, SH, M.Ed)