Rabu, 5 Agustus 2015 – 08:43 WITA Telah dibaca 1861 kali

Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Boltim

Eyang Gunakan Rumus 4 Sehat Isap Sampurna

Sehan Landjar Bupati Bolmong Timur
SUARAMANADO, Manado. Sesuai amanat PKPU No. 9 tentang tahap pencalonan Bupati/Walikota maka setiap kandidat wajib periksa kesehatan di RS Prof. Kandou Manado bersama IDI Sulawesi Utara untuk Calon yang belum sempat ikut di tahap I yang lalu.

Salah satu Balon Bupati Bolmong Timur Sehan Landjar yang ikut pemeriksaan Kesehatan di RS. Prof. Kandou hari ini (5/8) mengatakan kegiatan hari ini sesuai standar pemriksaan yaitu tes fisik dan besok (6/8) untuk tes kejiwaan.

Hari ini menurut Eyang (sapaan akrabnya) berjalan lancar dan tidak masalah sesuai prosedural. diakuinya tidak ada persiapan khusus jelang pemeriksaan kesehatan. Jadi Tidak ada persiapan khusus, saya bahkan merokok terus tidak berhenti, tetapi justru saat Test Tread Meal 12 menit bahkan Dokter sendiri yang berhentikan. Sambil mengangkat tangan menunjukkan ke sejumalah media, berkata " saya justru bawa bekal (rokok) tapi teread meal masih 12 menit. tegas Lanjar.

Diakui Eyang, hasil test Denyut jantung justru sangat normal. Saat ditanya apa rahasianya, dengan santai Eyang menjawab " rahasianya 4 sehat isap Sampurna, kalau merokok paru-paru, kalau tidak merokok rupa-rupa, diikuti tawa semua yang hadir mendengar gurawan Eyang.

Pasangan Cabub Sehan Landjar dan Cawabub Rusdi Gumalangit dari Bolmong Timur Usai Pemeriksaan Kesehatan di RSU Prof. Kandou Manado
Terkait situasi Pilkada di Bolmong Timur yang harus mengalami perpanjangan waktu pendaftaran Calon, merutut Eyang, sebagai petahana cuma satu harapan jangan sampai terjadi penundaan. Saya sejak lama telah melihat kelemahan UU dan Peraturan KPU. ada 3 kerancuan dari UU Pilkada: Pertama, tentang penempatan wakil,

Kedua, kepala daerah yang berakhir masa jabatan sebelum juni 2016 pemilihanya dilakukan 2015. Persoalan muncul jika incumbent kalah maka bulan kedepanyan tidak ada lagi PNS yang dengar pimpinananya dan itu menajadi resiko. Kajian-kajian ini yang tiak dilakukan oleh orang dipusat yang membuat regulasi.

Saya sudah ingatkan berulang-ulang, yang satu sudah muncul ketika tidak ada yang mendaftar lebih dari dua pasangan maka ditunda hingga 2017 harusnya direvisi aturan ini. Kata Eayang, pilkada adalah pemenuhan hak rakyat, apabila hak rakyat hanya ditentukan oleh politisi dan KPU maka menjadi lucu.

Seharusnya solusinya jika ada kandidat yang tidak ada lawam maka dibawah sampai tanggal pemilihan, kemudian disuruh pilih pada kerakyat dengan pakai kotak kosong yang satu setuju ada gambar calon dan yang satu tidak ada, kalau lebih 51% memilih tidak setuju baru ada PJS Bupati, bukan ditentukan politisi atau KPU.

Jadi, jika ada politisi yang dengan sengaja karena sentimen politik, Dia itu bukan politisi, tetapi tukang sulap sama tukang sishir.

Maka dia harus berhenti dari partai politik, karena partai besar karena rakyat, jadi jangan korbankan rakyat, DPR RI harus jeli jangan instan, tiba saat tiba akal.

Maka 2019 nanti, harus pilih orang yang betul-betul mampu untuk melihat dan memprotek karena DPR industri pencetak aturan jangan kayak sekarang sudah 70 tahun kita menjadi Negara eksperimen. Tegas Lanjar. (jansen)