Kamis, 25 Oktober 2012 – 13:43 WITA Telah dibaca 1448 kali

Akhir Oktober Batas Boltim-Mitra Ditandatangan

Gubernur SULUT, S.H. Sarundajang, Menjelaskan Batas Kabupaten Minahasa Tenggara-Kabupaten Bolmong Timur kepada Kedua Bupati

Disela-sela kegiatan Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menghadirkan Seluruh Bupati / Walikota, Ketua DPRD, TNI & Polri,,Kejari Pengadilan dari seluruh Kabupaten / Kota se SULUT di Grand Kawanua. Juga dilakukan pembicaraan soal batas Kabupaten Bolmong Timur – Kabupaten Mitra.

Melalui fasilitasi Gubernur Provinsi SULUT, Dr. S.H Sarundajang, yang mengundang Bupati Bolmong Timur, Sehan Landjar, dan Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjangkulung, untuk menjelaskan batas antar kedua Kabupaten sesuai fakta juridis yaitu UU pemekaran masing-masing.

Diketahui, selama ini persoalan Batas kedua daerah ini sempat memanas untuk memperebutkan batas alam berupa sungai buyat. Baik Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) mengklaim Sungai Buyat milik mereka. Demikian juga Kabupaten Mitra, berkeras bahwa Sungai Buyat masuk wilayah Mitra.

Dari hasil mediasi yang dilakukan langsung oleh Gubernur SULUT, telah menemui titik terang.Sebagai mana yang disampaikan Bupati Bolmong Timur, Sehan Lanjar saat ditanyakan oleh Suara Manado.Saya minta waktu dua minggu untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat Boltim tentang hasil pembicaraan bersama antara Gubernur, Bupati Mitra dan pihaknya, tentang penetapan batas wilayah.

Menurut Lanjar, ada tiga hal yang mendasari persoalan batas Boltim – Mitra. Pertama, Aspek Yuridis. Kedua, Aspek Sejarah, dan Ketiga, Aspek Batas Alam. Jika mengacu pada kedua aspek terakhir, maka jelas Sungai Buyat masuk dalam wilayah Bolmong Timur.Tetapi dari aspek Yuridis maka yang digunakan adalah batas sesuai UU pemekaran kedua Daerah.

Pertimbangan kemungkinan menggunakan batas Yuridis dalam kesepakatan nanti, lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar lagi di tingkat Provinsi SULUT.Untuk diketahui hingga saat ini RTRW Provinsi SULUT belum ditetapkan, hanya karena batas antar Kabupaten yang belum ada kesepakatan.

Demikian juga RTRW di Kabupaten Bolmong Timur dan Kabupaten Mitra, belum dapat disahkan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi dengan alasan perbatasan. Jadi sebagai jalan tengah kemungkinan dasar yang akan digunakan sesuai batas dalam petah wilayah pemekaran masing-masing Daerah.

Jika tidak berubah, sesuai rencana penanda tanganan batas antara Kabupaten Boltim – Mitra akan dilakukan di akhir bulan Oktober 2012, antara Tanggal 30 atau Tanggal 31. Tetapi, apabila dikemudian hari setelah penandatanganan batas, terdapat bukti baru dan secara jelas menunjukkan batas sesungguhnya, maka bukan tidak mungkin akan dilakukan peninjauan kembali. Jelas Bupati Bolmong Timur, Sehan Landjar. (Jansen)