Selasa, 17 Mei 2011 – 11:18 WITA Telah dibaca 1773 kali

Bolsel Wujudkan WTP 2012

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) merupakan Pemda baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow melalui UU Nomor 30 Tahun 2008, atau masih berusia tiga tahun. Tidak heran, kantor-kantor SKPD masih menggunakan rumah-rumah penduduk yang disewa, termasuk kantor Bupati yang menggunakan bekas Puskesmas. Meski demikian, Kab. Bolsel bertekad mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun Anggaran 2012, melalui penandatanganan rencana tindak (action plan) dengan pihak Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 Mei 2011 yang lalu.

Acara penandatanganan rencana tindak tersebut didahului dengan sosialisasi Inpres Nomor 4 Tahun 2011, yang diselenggarakan di aula sederhana kantor Bupati, di Molibagu, ibukota Kabupaten Bolsel, dibuka langsung oleh Bupati, Hi. Herson Mayulu, S.IP dan dihadiri oleh Kepala DPPKAD serta Kepala SKPD yang meliputi para pejabat Eselon III dan IV.

Dalam sambutannya, Bupati Bolaang Mongondow Selatan mengungkapkan keinginannya untuk membangun suatu sistem pemerintahan yang baik, antara lain melalui pembangunan SDM yang berkualitas, peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan berupaya melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati menegaskan bahwa reformasi birokrasi menghendaki pelayanan publik yang baik, sehingga diharapkan tidak terjadi adanya pola kerja yang cenderung untuk mengulur waktu, yang pada akhirnya dapat mengganggu harapan masyarakat yang sangat tinggi.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi SULUT yang telah bersedia berbagi pengetahuan tentang berbagai hal termasuk bimtek SIMDA dan sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011. Sebagai catatan Kab. Bolsel telah menerapkan SIMDA Keuangan, dan mendapat bimtek dari BPKP dalam penyusunan LKPD tahun 2010. Melalui rencana tindak yang telah disusun secara terstruktur dari waktu ke waktu yang telah disepakati bersama dengan pihak Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kab. Bolsel diharapkan dapat mewujudkan opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2012, dan diharapkan BPKP dapat menjadi ‘sahabat’ bagi Pemda yang mampu menegur dan melakukan koreksi.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Condro Imantoro, pada kesempatan sosialisasi Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, antara lain menyampaikan akan perlunya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta lebih mengefektifkan pengawasan intern. Percepatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan keuangan negara yang tertib dan akuntabel, serta ketaaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peran APIP ditingkatkan untuk memberi keyakinan memadai atas terselenggaranya SPIP, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.