Selasa, 13 Mei 2014 – 10:16 WITA Telah dibaca 916 kali

KPK: Bitung Jadi Percontohan Pelayanan Publik Se-SULUT

SUARAMANADO, Bitung - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) meminta kepada pimpinan Daerah Kabupaten/Kota se-SULUT "Kalo Belajar Pelayanan Publik tidak usah jauh-jauh, cukup belajar saja di Kota Bitung". Sebab Pemerintah Kota Bitung patut dijadikan percontohan di SULUT. Pernyataan tersebut diungkapakn komisioner KPK Adnan Pandu Praja dalam pertemuan Rapat Koordinasi bersama Pimpinan Daerah Se-bertempat Ruang pertemuan Auditorium Gedung KPK Jalan Rasuna Said Jakarta Senin.12/5.

Adnan Pandu Praja juga mengatakan terkait penilaian pelayanan publik administrasi kependudukan, pengadaan barang dan jasa dan perizinan satu pintu dan hasilnya, untuk kawasan Sulawesi Selatan, Kabupaten. Enrekang terpilih menjadi yang terbaik, sementara untuk Sulawesi Utara, Kota Bitung menjadi terbaik dalam pelayanan publik.

"dari penilaian kami mulai dari pemrov SULUT, Pemkot Bitung, Kabupaten Minahasa dan Sangihe terhadap proyek SIPS-CIDA-KPK yang berhubungan dengan sasaran pelayanan Publik di Badan Perijinan terpadu dan Penanaman Modal Daerah serta Admininstrasi kependudukan di dinas catatan sipil dan kependudukan serta pelayanan di Bagian Pembangunan Pemkot Bitung adalah yang terbaik di Indonesia", kata Adnan.

Rakor ini bertujuan dalam rangka meninjau kembali komitmen Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan terhadap Proyek Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) kerja sama antara Canadian International Development Agency (CIDA) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni rekomendasi proyek untuk pencegahan korupsi, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menanggapi hal tersebut, Hanny Sondakh pun mengatakan bahwa pelayanan publik yang baik, adalah merupakan salah satu tugas pokok pemerintah. Oleh karena itu, Ia berjanji akan tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi ke depan. Ini adalah kerja keras kita semua sehingga masyarakat bisa puas, untuk itulah saya ingatkan agar para PNS jangan cepat puas layanilah masyarakat sebab kita ini adalah pelayan bukan melayani hanya untuk satu pengakuan", kata Sondakh seraya menghimbau kepada masyarakat agar teruslah berusaha demi tercapaikan perekonomian keluarga yang mapan. ‘Jika ada PNS yang mencoba menghalang-halangi pelayanan prima kepada masyarakat maka silahkan laporkan kepada saya dan akan ditindaki", kata Sondakh.

Turut mendampingi Sondakh, Ketua DPRD Kota Bitung Santy Luntungan, ST, Inspektur Kota Bitung Tonny Katuuk, Sekwan Yoke Senduk, dan Kepala Bappeda Bitung Audy Pangemanan.

Juga dalam kegiatan itu dihadiri Wakil Gubernur SULUT Djauhari Kansil, Gubernur Sulawesi Selatan dan ketua dewan Provinsi serta kabupaten kota dan 9 kepala daerah Sulsel dan SULUT.